Gubernur Papua Perketat Pengawasan BBM Demi Stabilitas Ekonomi 2026

JAYAPURA, JURNALISWARGA.ID – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, meminta pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) diperketat menyusul penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Langkah tersebut diambil sebagai upaya mencegah penimbunan, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan aktivitas perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik. Gubernur Papua Perketat Pengawasan BBM Demi Stabilitas Ekonomi 2026

Menurut Gubernur Matius D. Fakhiri, perubahan harga BBM berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua akan meningkatkan pengawasan bersama instansi terkait guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan distribusi di lapangan.

“Kami akan perketat pengawasan supaya tidak ada pihak yang mencoba bermain atau melakukan penimbunan BBM,” kata Matius D. Fakhiri di Jayapura.

Baca Juga:  Semarak Tahun Baru Islam, Prajurit Korem 172/PWY Meriahkan Jalan Santai Se-Distrik Heram

Ia menjelaskan, dampak penyesuaian harga BBM nonsubsidi diperkirakan lebih dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak jauh. Namun demikian, pemerintah berharap dampaknya tidak terlalu besar terhadap aktivitas ekonomi secara umum.

Gubernur Papua juga menaruh perhatian terhadap distribusi BBM bersubsidi yang selama ini banyak dimanfaatkan sektor transportasi dan angkutan barang. Menurutnya, kelancaran distribusi BBM bersubsidi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang dan kelancaran roda perekonomian masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan ketersediaan BBM di seluruh wilayah tetap terjaga dan distribusinya berjalan normal.

“Kami ingin memastikan distribusi berjalan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:  Cek Kesehatan Gratis Banten Jangkau 7,2 Juta Warga

Langkah cepat Gubernur Papua dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM mendapat respons positif dari masyarakat karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat di tengah dinamika penyesuaian harga energi.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat pengawasan, dan para pemangku kepentingan, diharapkan pasokan BBM di Papua tetap aman dan terkendali sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat terus berjalan secara lancar. Pemerintah Provinsi Papua juga optimistis langkah antisipatif tersebut dapat menjaga iklim ekonomi daerah tetap kondusif dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Red/nR)

Sumber Link Berita:
Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Selasa, 16 Juni 2026.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT