JAYAPURA, JURNALISWARGA.ID – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, meminta pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) diperketat menyusul penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Langkah tersebut diambil sebagai upaya mencegah penimbunan, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan aktivitas perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik. Gubernur Papua Perketat Pengawasan BBM Demi Stabilitas Ekonomi 2026
Menurut Gubernur Matius D. Fakhiri, perubahan harga BBM berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua akan meningkatkan pengawasan bersama instansi terkait guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan distribusi di lapangan.
“Kami akan perketat pengawasan supaya tidak ada pihak yang mencoba bermain atau melakukan penimbunan BBM,” kata Matius D. Fakhiri di Jayapura.
Ia menjelaskan, dampak penyesuaian harga BBM nonsubsidi diperkirakan lebih dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak jauh. Namun demikian, pemerintah berharap dampaknya tidak terlalu besar terhadap aktivitas ekonomi secara umum.
Gubernur Papua juga menaruh perhatian terhadap distribusi BBM bersubsidi yang selama ini banyak dimanfaatkan sektor transportasi dan angkutan barang. Menurutnya, kelancaran distribusi BBM bersubsidi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang dan kelancaran roda perekonomian masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan ketersediaan BBM di seluruh wilayah tetap terjaga dan distribusinya berjalan normal.
“Kami ingin memastikan distribusi berjalan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Langkah cepat Gubernur Papua dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM mendapat respons positif dari masyarakat karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat di tengah dinamika penyesuaian harga energi.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat pengawasan, dan para pemangku kepentingan, diharapkan pasokan BBM di Papua tetap aman dan terkendali sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat terus berjalan secara lancar. Pemerintah Provinsi Papua juga optimistis langkah antisipatif tersebut dapat menjaga iklim ekonomi daerah tetap kondusif dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Red/nR)
Sumber Link Berita:
Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Selasa, 16 Juni 2026.