CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab Bogor) untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat (10/4/2026). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam rangka mendorong efisiensi energi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa pelaksanaan hari pertama WFH berjalan lancar dan tetap terkendali. Berdasarkan data, sekitar 2.130 ASN atau sekitar 10 persen dari total pegawai menjalankan WFH.
“Ini pertama kalinya kita terapkan WFH di hari Jumat, dan secara umum berjalan baik. Aktivitas pemerintahan tetap berlangsung tanpa hambatan,” ujar Ajat.
Ia menegaskan, tidak seluruh perangkat daerah menerapkan WFH secara penuh. Sejumlah unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjalankan Work From Office (WFO) 100 persen.
“Seperti layanan rumah sakit, BPBD, Damkar, dan Satpol PP tetap bekerja penuh di kantor. Bahkan dua kecamatan, Tenjo dan Cigombong, tidak menerapkan WFH sama sekali,” jelasnya.
Ajat menambahkan, sebelum kebijakan ini diterapkan, seluruh perangkat daerah telah diminta menyusun rencana kerja harian secara rinci guna memastikan produktivitas tetap terjaga.
“Setiap pegawai sudah menyampaikan rencana kerja dari pagi hingga sore. Kami juga melakukan pemantauan langsung, dan terbukti aktivitas tetap berjalan normal. Bahkan ASN siap hadir jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Bogor akan melakukan evaluasi dalam satu bulan ke depan, khususnya terkait dampak terhadap efisiensi energi seperti penggunaan BBM dan listrik.
“Harapannya kebijakan ini menjadi kebiasaan baru yang menumbuhkan budaya hemat energi, tidak hanya di lingkungan kerja tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari ASN,” tambah Ajat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, memastikan bahwa sektor layanan kesehatan tidak terdampak kebijakan WFH. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tetap beroperasi penuh.
“Puskesmas dan rumah sakit tetap berjalan normal. WFH hanya diberlakukan untuk sebagian pegawai administratif dengan sistem bergiliran,” ujarnya.
Di lingkungan Dinas Kesehatan, penerapan WFH dilakukan dengan skema 50:50, sementara pejabat struktural tetap bekerja di kantor. Untuk mendukung kelancaran administrasi, pihaknya memanfaatkan teknologi digital seperti zoom meeting dan tanda tangan elektronik.
“Kami sudah cek langsung ke lapangan, pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada gangguan,” tegas Fusia.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, yang menekankan pentingnya peran teknologi dalam mendukung efektivitas WFH.
“Kami mengoptimalkan penggunaan zoom meeting, tanda tangan elektronik, serta memastikan personel penting tetap siaga di kantor, seperti layanan darurat 112, pengelola jaringan, dan pusat data,” ungkapnya.
Di tingkat kewilayahan, Camat Bojonggede, Teny Ramdani, menyambut positif kebijakan tersebut. Ia menilai WFH mampu meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu pelayanan masyarakat.
“ASN yang WFH tetap disiplin dan siaga. Pelayanan di kecamatan dan desa tetap berjalan normal,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa digitalisasi administrasi turut mempercepat proses pelayanan, mulai dari verifikasi hingga penandatanganan dokumen.
Dengan pelaksanaan perdana yang dinilai sukses, Pemkab Bogor optimistis kebijakan WFH dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi energi sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal.