Kasus Salah Tangkap Ketua NasDem Sumut, Rahmad Sukendar Desak Kapolri Copot Kapolda dan Kapolrestabes Medan

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Kasus salah tangkap terhadap Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, berbuntut panjang dan menimbulkan kegaduhan di publik. Empat personel Satreskrim Polrestabes Medan kini diperiksa Propam Polri usai diduga melakukan kesalahan fatal dalam proses penangkapan.

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mengecam keras insiden tersebut. Ia menilai kasus ini menjadi bukti nyata lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh Polri, khususnya di jajaran Polda Sumut dan Polrestabes Medan.

Baca Juga:  Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo, Masyarakat Maluku Penuhi Basket Hall Senayan 2023

“Ini yang membuat citra Polri semakin menurun di mata masyarakat. Kapolri harus segera mencopot Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan karena lalai mengawasi perilaku anggotanya,” tegas Rahmad Sukendar di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Rahmad, peristiwa salah tangkap yang menimpa seorang tokoh publik seperti Ketua DPW NasDem menunjukkan adanya krisis profesionalisme aparat penegak hukum di daerah. Ia menegaskan, tindakan tegas dari pimpinan tertinggi sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Empat anggota diperiksa Propam tidak cukup. Pimpinan harus ikut bertanggung jawab karena pengawasan di lapangan jelas gagal. Jangan hanya anggota bawah yang dikorbankan,” ujarnya.

Baca Juga:  Kasdam I/BB : Sebagai Prajurit Kalian Harus Banyak Bersyukur

Rahmad menambahkan, Polri harus berani melakukan pembenahan internal secara total. Ia menilai kejadian serupa sudah terlalu sering terjadi dan menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam penerapan hukum yang adil dan manusiawi.

“Kalau Polri ingin kembali dipercaya rakyat, harus ada tindakan nyata. Jangan lagi ada toleransi terhadap pelanggaran seperti ini,” tutup Rahmad dengan nada tegas.(Red)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Prof. Henry Desak Penegakan Hukum Utamakan Pembinaan, Bukan Penjara 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyerukan agar penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan administratif tetap mengedepankan keadilan, proporsionalitas,...

Tubagus Rahmad Sukendar, Tokoh Banten yang Konsisten Mengawal Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Anggaran Negara

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Nama Tubagus Rahmad Sukendar, yang akrab disapa Kang Tb Sukendar, dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Banten yang selama lebih dari...

Ketua APUDSI Kabupaten Bogor Apresiasi Penjaringan Calon BPD 2026

TAMANSARI, JURNALISWARGA.ID — Partisipasi masyarakat dalam proses penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Kesejahteraan Daerah Asosiasi Pelaku Usaha...

Perkuat Kolaborasi Layanan Kesehatan, IHC RS Pertamina Prabumulih Terima Kunjungan RS Muhammadiyah Palembang.

PRABUMULIH – RS Pertamina Prabumulih terus memperkuat jejaring dan kolaborasi dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat....

BPI KPNPA RI Soroti Penegakan Hukum di Kabupaten Bogor 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor menyoroti perkembangan penegakan hukum di Kabupaten...

 

ARTIKEL TERKAIT