Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan AI Wajib Lindungi Masyarakat 2026

JAKARTA – Jurnaliswarga.id – Pemerintah pusat terus memperkuat transformasi digital nasional dengan memastikan perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa AI harus menjadi penggerak kemajuan bangsa sekaligus menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Meutya saat memberikan keynote speech dalam acara XLSmart Bravo 500 Summit 2026 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Menkomdigi, pesatnya adopsi AI dan integrasi data membawa peluang besar bagi pembangunan nasional, namun harus diiringi dengan upaya perlindungan masyarakat dari berbagai risiko digital.

Risiko tersebut mencakup penyalahgunaan data pribadi, paparan konten berbahaya, hingga peningkatan kecanduan digital yang dapat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Baca Juga:  Peringati 67 Tahun Sangha Agung Indonesia, Menag Pesankan Kedewasaan Spiritual dan Harmoni Bangsa

“Keberhasilan AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh kemampuan kita mengelola data secara aman, etis, dan bertanggung jawab,” ujar Meutya Hafid.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengembangan AI nasional, yaitu Perpres Etika AI dan Perpres Peta Jalan AI.

Kedua regulasi tersebut akan menjadi landasan utama dalam memastikan pemanfaatan AI berjalan sesuai prinsip transparansi, keamanan, etika, dan kepentingan masyarakat luas.

Menkomdigi menjelaskan, pengembangan AI nasional akan dibangun melalui empat fondasi utama, yakni tata kelola digital yang transparan, infrastruktur digital yang andal, pengelolaan data yang aman, serta penguatan talenta digital Indonesia.

“Fondasi ini menjadi prasyarat bagi pemanfaatan AI yang etis dan tepat guna,” kata Meutya.

Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan penerapan AI di sepuluh sektor strategis nasional, meliputi ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik, hukum dan keamanan, energi dan lingkungan, perumahan, transportasi dan infrastruktur, serta seni dan ekonomi kreatif.

Baca Juga:  Tingkatkan Kerjasama, Babinsa Komsos Bersama Kades Dan Perangkat Desa

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat pelayanan publik, serta membuka peluang ekonomi digital yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kebijakan pemerintah ini mendapat respons positif karena menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan kemajuan teknologi yang tetap mengutamakan keamanan, hak masyarakat, dan pemerataan manfaat digital.

“Mari kita pastikan adopsi AI dan integrasi data terus mendorong inovasi serta menghadirkan manfaat nyata yang adil dan merata bagi dunia usaha, masyarakat, termasuk perempuan, untuk kemajuan bangsa,” pungkas Meutya.(Red/nR)

Sumber informasi:
Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), 11 Juni 2026.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT