JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah memperkuat langkah antisipasi terhadap meningkatnya kejahatan siber berbasis kecerdasan artifisial (AI) dengan mendorong penerapan security by design dalam pengembangan teknologi dan platform digital.Wamen Komdigi RI: Hadapi Kejahatan AI dengan Security by Design
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan keamanan tidak boleh menjadi langkah tambahan setelah serangan terjadi, melainkan harus dirancang sejak awal.
Hal tersebut disampaikan Nezar dalam Kaspersky’s Academic Partners Summit 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).
“Kita perlu bergeser ke desain atau proses bisnis yang mengutamakan keamanan. Ini yang kita sebut sebagai security by design,” tegas Nezar.
AI Percepat Modus Kejahatan Siber
Menurut Nezar, perkembangan AI membawa manfaat besar bagi pertahanan siber, tetapi pada saat yang sama juga memperkuat kemampuan pelaku kejahatan.
Teknologi deepfake, suara sintetis, dan rekayasa sosial berbasis AI kini dapat digunakan untuk menghasilkan penipuan yang semakin sulit dikenali masyarakat.
“AI tidak menciptakan ancaman ini dari ketiadaan, tetapi mempercepat perkembangan, kualitas, dan jangkauannya,” ujar Nezar.
Di Indonesia, ancaman tersebut antara lain terlihat dari penipuan yang menggunakan suara sintetis untuk meniru orang terdekat maupun tokoh terkenal.
Nezar menyebut gelombang penipuan berbasis AI telah menimbulkan kerugian hingga Rp9,1 triliun. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan kerugian akibat penipuan daring di kawasan Asia-Pasifik dapat mencapai US$114 miliar pada tahun ini.
Pemerintah Bangun Tata Kelola AI yang Aman
Menghadapi perkembangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong tata kelola keamanan AI yang mampu membangun ketahanan digital tanpa menghambat inovasi.
“Tujuan kita adalah membangun kerangka kerja tata kelola keamanan AI yang komprehensif dan kuat yang memungkinkan inovasi untuk terus maju sambil memastikan bahwa keamanan, akuntabilitas, dan ketahanan dibangun sejak awal,” jelas Nezar.
Pemerintah juga memperkuat perlindungan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur anti-scam, pencegahan pada tingkat operator, serta verifikasi pengguna dengan memanfaatkan teknologi AI.
Sistem deteksi penipuan secara nasional didorong agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pedesaan.
Regulasi dan Talenta Siber Diperkuat
Dari sisi regulasi, Kemkomdigi tengah mengembangkan peraturan pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber.
Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan agar regulasi yang dibangun tetap praktis, adaptif, dan berbasis risiko.
Penguatan keamanan dilakukan melalui pertukaran data intelijen antara pemerintah dan mitra industri serta pengembangan sistem deteksi ancaman siber berbasis AI.
Di sektor pendidikan, Kemkomdigi mendorong pengembangan talenta keamanan siber berbasis AI melalui kolaborasi perguruan tinggi dan industri. Literasi digital juga diperluas kepada kelompok rentan, termasuk pengguna internet pemula, pensiunan, dan pelaku usaha kecil.
Pengalaman PDN Jadi Pelajaran Penting
Nezar mengatakan pengalaman serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam memperkuat keamanan sektor publik.
Menurutnya, insiden tersebut menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dari penanganan yang bersifat reaktif menuju sistem keamanan yang lebih preventif.
“Pengalaman itu telah memberi kita pelajaran yang sangat berharga,” pungkas Nezar.
Pemerintah menilai penerapan security by design, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi pemerintah dan industri menjadi fondasi penting untuk memastikan transformasi digital Indonesia berkembang secara aman, bertanggung jawab, dan tangguh menghadapi ancaman siber berbasis AI.(nr)