Ketum YLBH Jejak Keadilan Siliwangi Laporkan Salah Satu Media Yang Diduga Tidak Paham Kode Etik Jurnalistik 2023

Jakarta, (JW) – Ketum YLBH Jejak Keadilan Siliwangi Laporkan Salah Satu Media Yang Diduga Tidak Paham Kode Etik Jurnalistik, Dalam pemahaman tentang dunia pers No.40 tahun 1999 haruslah dipahami secara detail dan dihayati serta dapat dipergunakan dalam penulisan tentang hasil dari karya jurnalistik tersebut yaitu semboyan mengumpulkan,mengolah dan menyajikan ke khalayak banyak.

Peranan pers sebagai pilar ke-empat dari demokrasi sangatlah berperan aktif dalam kemajuan bermasyarakat dan bernegara.

Ketum YLBH Jejak Keadilan Siliwangi Laporkan Salah Satu Media Yang Diduga Tidak Paham Kode Etik Jurnalistik 2023

Namun berbanding terbalik dengan salah satu media yang beredar baru baru ini, video yang berdurasi kurang lebih 3 menit tersebut diduga tidak paham dengan kode etik jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 dimana disebutkan

“Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

Dari point’ pasal 1 diatas maka dapatlah disimpulkan dan dipahami perihal penulisan yang benar sesuai Kaidah Kode Etik Jurnalistik ( KEJ ) dalam pemberitaan sangatlah dibutuhkan agar terciptanya pemberitaan dengan tanpa penggiringan opini.

Baca Juga:  Kapolres Konawe Bagikan Buku Paket Untuk Mendorong Literasi Di SD Integral Hidayatullah
Ketum YLBH Jejak Keadilan Siliwangi Laporkan Salah Satu Media Yang Diduga Tidak Paham Kode Etik Jurnalistik 2023
Sudirman, SH Ketua Umum YLBH Jejak Keadilan Siliwangi

Menanggapi perihal pemberitaan yang ditayangkan di Aplikasi YouTube dari media ( red– BF TV ) yang tayang pada Selasa, 18 April 2023.

Sudirman sebagai ketua Umum LBH Jejak Keadilan Siliwangi memberikan statementnya atas pemberitaan yang sudah tayang tersebut” saya pastikan berita yang tayang pada media BF TV tersebut bukan produk jurnalistik dan dapat dipastikan melanggar dari kode Etik Jurnalistik”, Katanya saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp.Kamis, ( 20/4 ).

Surat Laporan Polisi Di Polda Metro Jaya

Lebih lanjut dari pemilik dua media yang di pimpinnya ini mengungkapkan ” Wartawan harus paham bagaimana berita yang dibuat itu harus berimbang dan memiliki dua Nara sumber atau kedua belah pihak sebelum berita itu di tayangkan ( Konfirmasi). Tapi jika wartawan tidak paham kode etik jurnalis maka besar kemungkinan wartawan tersebut akan terjerat dengan hukum, dan pastinya si penanggung jawab atau pimpinan perusahaan pers itu yang harus bertanggung jawab atas berita yang dipublikasikan ” tegas Sudirman sebagai Ketum LBH.

Baca Juga:  Tinjau KITB, Presiden: Bisa Buka Lapangan Kerja Besar dan Dongkrak Pendapatan Negara

Selain itu ” Jurnalis atau wartawan diwajibkan membaca dan paham apa itu Kode Etik Jurnalistik ( KEJ ) tapi kalau ada wartawan yang tidak paham tentang KEJ maka perlu dipertanyakan Legalitasnya ” tambahnya.

” Jangan sampai ada perusahaan Pers yang hanya mencari keuntungan semata ketika berita itu diterbitkan karena ada bayarannya, semua aturan terkait tentang Wartawan ada di Kode Etik Jurnalistik” tegasnya.

” selain laporan yang sudah saya lakukan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP : STTLP/B/2193/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal, 20 April 2023 pukul 03.39 WIB, saya juga akan melaporkan media BF ke beberapa organisasi agar berita yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang pasti berita yang dibuat lewat akun YouTube Bidik Fakta TV tidak pernah konfirmasi dan melanggar hak jawab dari sumber berita tersebut ” tegasnya lagi. ( Tim ).

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Kegaduhan Dampak Upah Pungut: Jangan Salahkan Instrumennya, Tindak Oknumnya 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Polemik insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah atau upah pungut kembali menjadi perhatian publik, kegaduhan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan...

Prof. Henry Soroti Pembatasan Rekening Aktivis Pati 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID  — Guru Besar hukum pidana Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyoroti polemik penundaan transaksi rekening Bank Mandiri milik Supriyono alias Botok,...

Menanti Transparansi KPK: Mengapa Pengumuman Tersangka OTT Pemkab Bogor Sengaja Ditunda?

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Gelombang desakan publik terus mengalir deras menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka tabir di balik Operasi Tangkap Tangan (OTT)...

Ketua Umum DPP FPPI Kawal Hak Ganti Rugi Lahan Warga Kutai Timur 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) mengambil langkah aktif mendampingi kelompok tani dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam memperjuangkan hak ganti rugi...

Perumda Tirta Kahuripan Perkuat Layanan Digital MyKahuripan 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID — Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terus meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui transformasi digital. Aplikasi MyKahuripan kini memasuki tahap pre-launching...

 

ARTIKEL TERKAIT