Aksi Massa Demo Danrem 143/HO Kendari, Tuntut Pertanggungjawaban Atas Dugaan Penghentian Aktivitas 9 Jetty Resmi

KENDARI (JW) – Ratusan Pengunjuk Tasa dari berbagai Elemen Masyarakat Lokal dan Mahasiswa asal Kabupaten Konawe Utara dan Konawe mulai berkumpul di Pelataran Tugu Religi Kendari menuntut Pertanggungjawaban Danrem 143/Haluoleo Brigjen Ayub Akbar terkait dugaan Penutupan Sembilan (9) Jetty (Dermaga Terminal Khusus) di Area Pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh sejumlah Oknum TNI Angkatan Darat (TNI AD), Senin, (22/05/2023).

Aksi Massa Pengunjuk Rasa menuntut Brigjen Ayub Akbar mundur dari Jabatannya karena diduga terlibat dalam Penutupan Sembilan (9) Jetty yang dilakukan Personel TNI AD.

Massa Aksi Demonstran juga mendesak Perwakilan Ombudsman RI di Sultra untuk mengusut Dandim 1430/Konawe Utara dan Danrem 143/Haluoleo atas dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Kesewenang-wenangan terkait Penutupan Jetty (Terminal Khusus) di Konawe Utara.

Baca Juga:  Ambil Jam Komandan, Danrem 143/HO Brigjen TNI Ayub Akbar Beri Penekanan Kepada Seluruh Prajuritnya

Dari Pantauan Awak Media Jurnaliswarga.id sekitar 700 massa Aksi Demonstran berkumpul di Dua (2) Titik Utama di Perempatan MTQ dan Simpang Empat Jl. Malik Raya – Rumah Sakit Korem, Kota Kendari yang Lokasinya tak jauh dari Markas Korem 143 Haluole untuk menyuarakan Keprihatinan Mereka. IMG 20230522 WA0044

Kepulan Asap Bakaran Ban Bekas dan Suara Orasi para Massa Aksi mewarnai Demonstrasi tersebut.

Massa Aksi menyuarakan bahwa Tindakan dan Penutupan Sembilan Jettydi Konawe Utara ini telah menyebabkan Gangguan yang Signifikan terhadap Ekonomi Masyarakat setempat dan berdampak Negatif terhadap Mata Pencaharian banyak Orang yang bergantung pada Sembilan (9) Jetty di Konawe Utara untuk Kegiatan sehari-hari dan kelangsungan Ekonomi Mereka.

Salah Satu Kordinator Massa Aksi Perkumpulan Masyarakat Tolaki (PMT) Sultra, Supriyadin SH., MH dalam Pernyataan Sikapnya Mengutuk Keras Tindakan Oknum TNI AD yang menghentikan Aktivitas di Jetty di Area Pertambangan UBP secara Ilegal.

Baca Juga:  Pangdam Hasanuddin : Pemerintah Kota Palopo Kompak Dengan TNI Dan Unsur Forkopimda Dalam Mengayomi Masyarakat

Selain itu dia juga meminta Panglima TNI agar mengevaluasi Kinerja Komandan Korem (Danrem) 143/HO dan Mencopot Dandim 1430/Konawe Utara atas Pembiaran Anggotanya bertindak menghalangi Aktivitas Pertambangan bahkan sampai Pelarangan beraktivitas sementara CV UBP yang mempunyai IUP Resmi dan memiliki Izin Terminal Khusus (Tersus) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan.

“Jangan Kriminalisasi Penambang Lokal dan Putra Daerah Sulawesi Tenggara,” Ujarnya.

Massa Aksi juga menyoroti adanya Indikasi bahwa Aparat Hukum, terutama Fungsi Pokok TNI diduga terlibat dalam Menghalangi atau Menutup sejumlah Jetty Resmi di Konawe Utara, Hal tersebut memang patut dipertanyakan. (*)

Laporan/Editor : Muhammad Irwansyah (Wartawan Muda PWI Angkatan Ke-26).

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT