Rahmad Sukendar Apresiasi Kejari Palembang: Korupsi di PMI Harus Dihukum Berat

Palembang, JURNALISWARGA.ID – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas Kejaksaan Negeri Palembang dalam mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang.

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda dan suaminya Dedi Sipriyanto resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejari Palembang, terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan biaya pengganti darah PMI Kota Palembang periode 2020–2023.

Dalam keterangan resminya yang diterima media ini, Rahmad Sukendar menilai langkah Kejari Palembang sebagai gebrakan berani yang patut dicontoh oleh aparat penegak hukum lain di Indonesia.

Baca Juga:  BPI KPNPA RI Desak Presiden Jokowi Evaluasi Hasil Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2028

“Langkah Kejari Palembang ini harus menjadi perhatian serius dan didukung penuh oleh jajaran Kejaksaan Agung. Pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terlibat, apapun jabatannya, harus ditindak tegas,” tegas Rahmad, Kamis (10/4/2025).

Rahmad menambahkan bahwa korupsi di lembaga kemanusiaan seperti PMI merupakan bentuk kejahatan luar biasa, karena menyangkut hajat hidup dan keselamatan manusia.

“Korupsi di sektor kemanusiaan sangat memprihatinkan dan tidak bermoral. Dana pengganti darah itu seharusnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan dijadikan ladang bancakan. Ini jelas mencederai nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Baca Juga:  Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian Tinjau Perkebunan Kopi di Lampung Barat: Dorong Produktivitas hingga 8 Ton per Hektar

Ia mendesak agar hukuman maksimal dijatuhkan kepada para pelaku, agar dapat menimbulkan efek jera serta menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang berani menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk keuntungan pribadi.

BPI KPN PA RI juga mendorong Kejaksaan untuk terus melakukan audit terhadap institusi-institusi publik lainnya yang rawan penyimpangan anggaran, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara benar-benar terwujud. (nR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT