Bupati Bogor Perkuat Transparansi Desa Lewat Evaluasi Keuangan 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (23/6/2026).
Bupati Bogor Perkuat Transparansi Desa Lewat Evaluasi Keuangan 2026. Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat itu secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika.

Bupati Bogor Perkuat Transparansi Desa Lewat Evaluasi Keuangan 2026Dalam sambutannya, Ajat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan desa yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan secara komprehensif menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita berharap pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan,” ujar Ajat.

Sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Kabupaten Bogor memiliki 416 desa dan 19 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 6,1 juta jiwa. Dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mencapai sekitar Rp1,6 triliun, diperlukan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan bertanggung jawab.

Baca Juga:  Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Canangkan PWI Merah Putih 2023

Ajat menekankan bahwa keberhasilan tata kelola desa tidak hanya diukur dari aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga mencatat sejumlah prestasi di bidang pemerintahan desa sepanjang tahun 2025. Di antaranya, penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kepada Desa Ciomas Rahayu atas capaian kematangan pengadaan tingkat nasional, serta penghargaan dari Menteri Keuangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor atas kecepatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa.

Bupati Bogor Perkuat Transparansi Desa Lewat Evaluasi Keuangan 2026Menurut Ajat, berbagai capaian tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  Akan Gelar Aksi Tawuran, 3 Orang Remaja di Amankan Polsek Cileungsi Polres Bogor

Selain itu, Pemkab Bogor juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data DPMD, saat ini terdapat 262 BUMDes aktif dan 154 BUMDes yang belum aktif. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan dapat memperkuat pengembangan BUMDes sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Ajat menegaskan bahwa perbaikan tata kelola di tingkat desa merupakan fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik hingga ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional.

“Kalau desa-desa kita baik, tata kelola pemerintahannya baik, maka dampaknya akan dirasakan hingga ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kita bangun Indonesia dari desa, dan kita mulai dari Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Pelaksanaan workshop ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan karena dinilai menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa secara transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(red/nR)

Sumber Link Berita:
Press Rilis Diskominfo Kabupaten Bogor, Selasa (23/6/2026)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT