Bogor, Jurnaliswarga.id – Forum Perangkat daerah Penyusunan Rencana Kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dengan Tema “Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan Panca Karsa Dalam Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman Dan Berkeadaban” berhasil dilaksanakan di Cibinong pada Selasa, 22/02/2022 dan telah menghasilkan keputusan yang menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal Renja DPMD dan bahan Rancangan RKPD Kabupaten Bogor tahun 2023.
Dalam acara tersebut, hadir Ketua Komisi I DPRD kabupaten Bogor Asep Supratman, SH, MA, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Dr. Nuradi SH, MM, M.Hum, Kepala BPMD Kab Bogor Reinaldy Yushab Fiansyah, S.Sos, Ketua Tim Penggerak PKK Kab Bogor, Kepala Bidang dan kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator di lingkup DPMD Kab Bogor, para camat dan kepala desa se-Kabupaten bogor.
Acara dilakukan secara hybrid yaitu secara daring dan luring. Untuk para camat atau perwakilan kecamatan dan kepala desa atau perwakilannya mengikuti acara tersebut secara virtual.
Acara ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan mars kabupaten Bogor, kemudian doa Pembukaan yang dipimpin oleh H Ahmad Munawwar.
Pada kesempatan itu, sambutan Bupati Bogor Ade Yasin yang dibacakan oleh Asisten Ekonomi dan Pengawasan Pembangunan Dr Nuradi SH, MM, Mhum.
BUPATI BOGOR: FOKUS KEPADA TARGET PENCAPAIAN PEMBANGUNAN YANG DITETAPKAN
Dalam sambutannya, Bupati Bogor Ade yasin mengangkat peran perangkat daerah sebagai struktur yang membantu tugas Bupati
“Perangkat daerah kabupaten bogor merupakan struktur yang membantu tugas bupati yang melaksanakan kewenangan kongkuren serta mewujudkan pencapaian target, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah periode 2018-2023” papar Ade Yasin.
Ade Yasin mengangkat kembali tema Pembangunan Kabupaten Bogor 2023 yaitu Membangun masa depan kabupaten Bogor dengan Panca karsa dalam rangka mewujudkan kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban.
Ade Yasin berpesan agar semua perangkat daerah berfokus pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
“pesan saya, diakhir periode 2022-2023, kita dapat betul-betul fokus pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan”, ujar Ade.
Ade Yasin menaruh harapan kedepan agar kinerja perangkat daerah semakin baik dan serta mempertajam indikator kinerja dan target program kegiatan perangkat daerah.
“Dengan telah dilakukannya penyederhanaan birokrasi beberapa waktu lalu, saya harap kinerja perangkat daerah sekarang semakin baik, fokus, efektif dan efisien. Forum perangkat daerah sangat strategis untuk menjalankan program kegiatan perangkat daerah dengan usulan prioritas hasil musrenbang tingkat kecamatan, Perangkat daerah lain, pokok-pokok pikiran dprd serta mempertajam indikator kinerja dan target program kegiatan perangkat daerah”, papar Ade yasin
Ade yasin juga meminta agar perangkat daerah meramu sebanyak mungkin usulan yang masuk dengan mempertimbangkan kondisi pandemi di masa sekarang.
“perangkat daerah agar meramu sebaik mungkin usulan dari berbagai jalur perencanaan baik partisipatif, teknokratik, politis, top down dan bottom up dengan mempertimbangkan kondisi COVID 19 terhadap keperluan anggaran penanganan kesehatan, pelayanan sosial dan pemulihan ekonomi”, pungkasnya.
KOMISI I DPRD KABUPATEN BOGOR: ADA KEGIATAN YANG TIDAK TERCOVER MUSRENBANG DAN ASET ASET BERMASALAH DI DESA
Dalam kesempatan tersebut, dalam sambutannya Ketua Komisi I DPRD kabupaten Bogor Asep Supratman, SH, MA mengucapkan terima kasih kepada kepala DPMD yang sudah mengawal program Panca karsa, program unggulan Bupati Bogor yaitu Samisade dan Sekolah Pemerintahan Desa.
“Atas nama komisi I, kami mengucapkan terima kasih kepada pak kadis yang sudah mengawal program Panca Karsa yang sudah menjadi program unggulan bupati kabupaten bogor dan juga menjadi program unggulan jawa barat yaitu program samisade dan sekolah desa”, ujar Asep.
Asep memberikan informasi bahwa ketika DPRD pada masa reses, ditemukan ada banyak kegiatan yang tidak tercover oleh Musrenbang.
“dewan sudah mengadakan reses kemarin pak, ternyata banyak juga kegiatan yang tidak tercover oleh musrenbang. Itulah juga harapan bupati apabila tidak tercover pada musrenbang masuk pada pokir atau aspirasinya dewan”, papar Asep.
Asep juga mengingatkan bahwa tahun 2023 semua kekurangan dalam program harus diselesaikan mengingat tahun tersebut adalah tahun politik.
“Mengingatkan bahwa tahun 2023 sudah masuk tahun politik. Jadi harus menyelesaikan semua kekurangan ada”, ujarnya.
Asep juga memberikan perhatian khusus kepada penyelesaian masalah aset aset desa.
“pensertifikatan aset aset desa, kita sudah memberikan keleluasaan nih, aset aset pemerintah daerah dan aset-aset pemerintah desa yang ada di desa masing-masing segera (diselesaikan). Kemarin contoh di Sipak, tanah pemda yang sudah hak pakai, diserobot lagi oleh masyarakat. Jangan sampai terjadi (seperti) itu, makanya kepala desa harus juga tahu, harus juga punya peta dan harus juga tahu tanah tanah milik pemerintah desa dan juga milik pemerintah kabupaten”, pungkas Asep.
Masuk kepada Acara inti yaitu rapat dengan Kabid Pemerintahan Desa Lina Yuliana, S.Sos, MM bertindak selaku moderator rapat dan dimulai dengan pemaparan substansi rancangan awal rencana kerja DPMD oleh Kepala BPMD Kab Bogor Reinaldy Yushalfiansyah, S.Sos .
ANGKA PENDUDUK MISKIN DAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) KABUPATEN BOGOR
Dalam pemaparannya, Reynaldi mengangkat data angka kemiskinan di Kabupaten Bogor yang meningkat
“kita ketahui bersama saat pandemi sejak awal 2020 sampai 2021 secara sederhana saya sampaikan data berdasarkan BPS Kabupaten Bogor telah terjadi peningkatan angka kemiskinan atau peningkatan jumlah penduduk miskin Kabupaten bogor sejak tahun 2020-2021. Peningkatannya sangat sungguh kentara.”
Reynaldi memberikan pemaparan mengenai Indeks Desa Membangun (IDM). Secara Umum bahwa dari 39 desa di Kabupaten Bogor, 3 kecamatan saja yang IDM berstatus mandiri, sisanya dalam kategori maju dan berkembang.
“Ini salah satu gambaran indeks desa membangun sebagai salah satu indikator capaian kegiatan teman2 di desa dari 39 kecamatan yang ada di kabupaten Bogor kecuali cibinong karena cibinong banyak kelurahan tidak ada desa, ada 3 kecamatan dengan IDM nya status mandiri, angka poin diatas 0.83 point, sisanya kecamatan dengan kategori maju dan berkembang”, papar Reynaldi.
Reynaldi menyebutkan 10 desa dengan IDM teratas.
“10 IDM teratas adalah di kec Kemang, desa pondok Udik kemudian desa bojong geda kec bojong geda, desa dayeuh kec cileungsi, desa gandoang kec cileungsi, desa bojong kulur kec gunung putri, desa ciangsana kec gunung putri, kemudian desa limus nunggal kec cileungsi, desa sukahati kecamatan citereup, desa mekarsari di kec cileungsi dan desa pasir mukti di kec citereup”, ungkap Reynaldi.
Sebaliknya, Reynaldi juga menyebutkan sepuluh desa dengan IDM terendah, dengan tidak menyebutkan nama desanya, hanya wilayah keberadaan desa tersebut di kecamatan mana.
“10 desa dengan IDM terrendah, mohon maaf ini kita berbicara data, hasil perhitungan kementrian desa, 10 IDM terendah ada di kecamatan Sukajaya, Cibungbulang, Jasinga, Sukaraja, Kemang, Nanggung, Cibungbulang dan Jasinga kembali”
Reynalsi juga menyarankan kepada aparatur yang berada di wilayah kecamatan agar konsern untuk sudah kembali melakukan input variabel tingkat desa.
“bapak ibu diwalayah kecamatan bisa konsern kembali karena di akhir bulan ini, di akhir bulan Februari sudah mulai dilakukan input variabel di tingkat desa. Tidak ada salahnya untuk bapak dan ibu camat dengan status idm kecamatannya berkembang membuat satu cara khusus, membuat satu kegiatan khusus dengan mengundang bapak dan ibu kepala desa di kecamatannya untuk bersama melakukan desinput variabel penilaian IDM di tingkat desa tahun 2022sehingga beberapa desa yang tadi masih indikatornya berkembang bisa meningkat kemudian dari yang maju bisa naik ke mandiri dan mandiri kita semakin banyak”
“Khusus untuk sepuluh desa terendah termasuk mungkin juga desa-desa yang lain, seperti saya sebutkan bahwa peran bapak dan ibu camat di wilayah akan semakin penting sehingga penilaian input IDM di desa yang mulai dijadwalkan bulan Februari akhir dan awal Maret itu bisa dilaksanakan secara baik, inputnya sesuai dengan kondisi dan perkembangan di wilayah”, kata Reynaldi.
PENINGKATAN KUALITAS APARAT DESA
Selanjutnya, Dalam sinergi dengan program pemerintah dan pemerintah propinsi Jawa Barat dalam peningkatan kualitas aparat desa, Reynaldi juga mengemukakan target-target yang ingin dicapai.
“Target perangkat daerah di Kabupaten Bogor yaitu prosentase aparatur desa yang mendapatkan fasilitas sekolah pemerintahan desa, kemudian jumlah perangkat desa yang difasilitasi dalam penetapan Nomor Induk Anggota Perangkat Desa, kemudian jumlah desa yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengawasaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, berikutnya jumlah lembaga pemasayarakatan desa yang diberdayakan, dan jumlah desa yang difasilitasi dalam bantuan keuangan infrastruktur desa dari kabupaten dan propinsi”, terang Reynaldi.
Lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas Aparatur desa ini, Reynaldi mengangkat mengenai Sekolah Pemerintahan Desa yang diselenggarakan tahun 2021 yang lalu.
“Untuk sekolah pemerintahan desa, di tahun 2021 kemarin ada 40 kepala desa yang ikut. Untuk tahun 2022 ini rencana ada 55 kepala desa, sisanya sebagai janji bagi kepala desa, diharapakan di tahun 2023 seluruh kepala desa sisa yang belum mengikuti dapat mengikuti. Mudah mudahan pandemi segera berakhir dan anggaranpun semakin ditingkatkan” pungkasnya.
HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP SAMISADE DAN FUNGSI VERIFIKATOR
Selanjutnya mengenai Samisade, Reynaldi menerangkan mengenai peningkatan harapan masyarakat yang cukup tinggi terhadap bantuan infrastruktur tersebut.
“Dari sistem input yang sudah masuk dari usulan ditingkat desa, secara angka dan kegiatan Samisade terjadi peningkatan, menunjukkan keingian masayarakat, harapan masyarakat terhadap bantuan infrastruktur cukup tinggi. Samisade adalah jawaban pemerintah Kabupaten terhadap masih adanya usulan masyarakat yang belum terfasilitasi atau belum didukung ileh anggaran dari pemerintah. Makanya bantuan satu miliar satu desa ini dirasakan cukup penting dan ini tergambar dari peningkatan angka permohonan yang disampaikan oleh teman teman di desa”, terangnya.
Mengenai evaluasi dari ketua Komisi I DPRD yang disampaikan Asep dalam sambutannya mengenai adanya kegiatan di masyarakat yang tidak tercover oleh Musrenbang, Reynaldi mengemukakan harapannya kepada peran tim pengendali Samisade di Kabupaten, tim verivikator di kecamatan dan sampai aparat di desa.
“seperti yang disampaikan tadi oleh ketua komisi I, bahwa memang masih ada kegiatan di wilayah yang seperti tadi disampaikan, terutama oleh ketua komisi I tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bantuan keuangan infrastruktur samisade. Kami berharap bahwa di tingkat kabupaten, tim pengendali samisade tingkat kabupaten yang dipimpin langsung oleh pak Sekda yang terdiri anggoitanya para Forkopimda, kemudian teman-teman di kecamatan adalah tim verifikator mohon untuk tahun ini, kegiatan atau fungsi teman-teman di kecamatan untuk memverifikasi usulan kegiatan samisade ditingkatkan.
Mengenai aset-aset yang bermasalah yang diungkap Asep, Reynaldi mengingatkan fungsi verifikator agar lebih ditingkatkan.
“Seperti yang disampaikan oleh ketua komisi I bahwa masih ada kegiatan samisade di tingkat desa, masih ada pembangunan jalan yang belum mendapat ijin dari pemilik lahan. Nah ini, fungsi verifikator di tingkat kecamatan agar lebih ditingkatkan dan lebih berperan lagi. setiap usulan yang masuk di wilayah lakukan verifikasi ulang, lihat lokasinya, apakah lahan atau jalan yang akan dibangun itu adalah jalan milik desa, aset desa. Kalau tidak bila jalan atau infrastruktur itu milik diluar desa agar teman2 di desa, teman teman di verifikator tingkat kecamatan, bisa dipastikan mendapat ijin penggunaan lahan dan bagusnya diberikan dalam bentuk hibah ke tingkat desa”, ujar Reynaldi.
Reynaldi juga memaparkan bahwa akan ada penghargaan dari Bupati bagi para camat yang kegiatan Samisade di wilayahnya berhasil dengan baik
“dalam waktu dekat, ibu bupati menyiapkan reward bagi para camat yang kegiatan samisadenya berjalan dengan baik, semua tahapan proses dilalui dengan baik, tim verifikasinya bekerja dengan maksimal sehingga apresiasi nanti akan disampaikan”, Pungkasnya.
PENGGABUNGAN ATAU MERGER BUMDES DAN PNPM
Mengenai BUMDES, Reynaldi juga mengatakan akan ada penggabungan atau merger untuk BUMDES dan PNPM yang ada di desa sesuai peraturan dari Menteri Desa PDDT.
“Sesuai dengan terbitnya mentri desa yang terbaru, bahwa akan ada penggabungan atau merger dari kegiatan PNPM yang masih berjalan dengan baik untuk menjadi BUMDESMA bandan Usaha milik desa bersama. PNPM ini ditiap kecamatan ada satu dan nanti BUMDES secara bersama-sama akan menjadi BUMDESMA sehingga BUMDES semakin berdaya sehingga penggunaan dana PNPM yang sekarang masih bergulirpun bisa semakin dipertanggungjawabkan”, papar Reynaldi.
NOL POSYANDU PRATAMA, POSYANDU MANDIRI MENINGKAT
Tentang POSYANDU, Reynaldi juga mengungkapkan adanya harapan akan nir-strata Pratama dengan meningkat ke Strata Mandiri
“Kita harapkan ditahun 2023, POSYANDU dengan strata pratama akan nol dan POSYANDU dengan strata mandiri ini akan semakin meningkat. Hal ini juga tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi teman-teman di OPD terutama dinas kesehatan sebagai penyelenggara teknis di tingkat kegiatan posyandu yang ada di wilayah ”, pungkas Reynaldi.
HIGHLIGHT
Kabid Pemerintahan Desa Lina Yuliana, S.Sos, MM selaku moderator kemudian memberikan highlight dari pemaparan Kepala DPMD di atas, dengan mengemukakan target yang ingin dicapai oleh DPMD.
“Yang perlu kami highlight di sini adalah bahwa indikator kinerja utama DPMD yang harus berhasil kami raih di tahun 2023 yang pertama adalah prosentase desa tertata melalui program samisade serta capaian presentase kerjasama desa atau antar desa di tahun 2023, kemudian presentase lembaga desa aktif, persentase desa tertib penbgelolaan keuangan, persentase desa tertib pengelolaan keuangan serta persentase desa tertib administrasi desa dan persentase peningkatan kapasitas aparatur desa melalui peningkatan status IDM yang tadi sampaikan oleh pak kadis, ditahun 2023 pencapaian yang ingin kami raih adalah sebesar 17,7 %”
TANYA JAWAB: SILTAP
Acara kemudian dilanjutkan pada ruang Tanya Jawab yang diresponi oleh dua kecamatan yaitu parung Panjang dan Cigudeg serta ada masukan dari BAPPEDA Kabupaten Bogor.
Pertanyaan dari Kecamatan Parung Panjang adalah mengenai bisa atau tidaknya Sekdes PNS di desa Dago di wilayah Parung Panjang untuk menerima siltap atau penghasilan tepat dari Anggaran dana desa yang dijjawab oleh Dede dari DPMD bahwa hal itu tidak diperbolehkan.
“Siltap itu kata lain dari gaji. Kalo di desa itu namanya siltap. Jadi untuk Sekdes atau perangkat desa dengan status PNS untuk tidak mendapatkan siltap tapi hak untuk mendapatkan tunjangan itu diperbolehkan”, ujar Dede
Terkait dengan anggaran dana desa atau ADD, yang saya pertanyakaan adalah terkait dengan siltap sekretaris desa. Di sini di kecamatan Parung Panjang, masih ada sekretaris desa yang PNS, masih kerjanya didesa. Disini di perbup, tercantum nominal, nominalnya sudah tercantum di sini terkait desa Dago. Disini sekretaris masih menerima siltap. Apakah bisa mendapatkan atau tidak, untuk sekdes PNS, karena disini di perbup, tercantum untuk desa Dago
ADA DESA YANG PERLU DIINTERVENSI DALAM PEMBANGUNAN
Sebelum masuk ke pertanyaan dari Kecamatan Cigudeg, Ibu Ruby dari BAPPEDA mengingatkan kepada Forum akan data yang mereka sampaikan sebelumnya mengenai desa desa yang perlu diintervensi di sektor sektor pembangunannya.
“Pada saat rakor kami telah menyampaikan data data desa yang perlu dintervensi di berbagai sektor. Harapan kami untuk tahun 2023, data-data yang sudah kami sampaikan tersebut ini menjadi basis data untuk ditangani oleh perangkat daerah”.
TANYA JAWAB: KTP DAN ADMINISTRASI
Pertanyaan kedua dan terakhir dalam forum tersebut adalah dari kecamatan Cigudeg mengenai adanya masyarakat di Mekarjaya kecamatan Cigudeg namun ber-kTP desa Kalong Sawah kecamatan Jasinga dan menginginkan KTP mekarjaya dimana mereka berdomisili.
“Terkait batas desa, dikecamatan cigudeg ada desa mekarjaya, ada lokasi tanah, tanahnya itu ada di wilayah desa mekarjaya, kemudian KTP penduduknya, warganya masuk ke desa Kalong Sawah Kecamatan jasinga, pak. Sekarang warganya ini berbondong-bondong ingin masuk ke desa mekarjaya kecamatan cigudeg karena status tanahnya berada di lingkungan seputaran desa mekarjaya, pak” ujar perwakilan Cigudeg tersebut yang dijawab oleh Kepala DPMP Reynaldi bahwa itu hanya sekedar pada penataan administrasi dengan menyinggung pada peran Disdukcapil untuk solusi masalah tersebut. “kami melihat hal ini lebih kepada penataan administrasi kependudukan” Ujar reynaldi.
Bagian terakhir dari rangkaian acara tersebut adalah pembacaan rancangan berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah DPMD sebagai kesimpulan dan penandatanganan berita acara.
Dan akhirnya forum Aparatur Daerah untuk Pembangunan Desa tersebut ditutup dengan mengucapkan doa: “Alhamdulillah” oleh semua peserta rapat.
ADV / glen
[…] Jurnaliswarga.id – Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dede Armansyah, memberikan klarifikasi terkait isu dugaan mark-up dalam pengadaan mebel untuk […]