Kapolres Konawe Selatan : Tidak Ada Bekingan Terhadap Perusahaan Tambang Di Wilayah Hukumnya adalah 2023

KONAWE SELATAN (JW) –  Kapolres Konawe Selatan Menanggapi Aksi Unjuk Rasa (Unras) yang dilakukan oleh Persatuan Gerakan Aktivis Muda Indonesia (Pergam Indonesia) dengan Tudingan adanya Aparat Penegak Hukum (APH) di Konawe Selatan diduga membekingi salah satu Perusahaan Tambang yakni PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) secara Tegas Kapolres Konawe Selatan (Konsel) AKBP Wisnu Wibowo, SH., SIK., M.Si mengatakan bahwa Tidak ada Pembekingan Perusahaan Tambang di Kabupaten Konsel. Apalagi terhadap Aktivitas Pertambangan PT GMS yang beroperasi di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konsel, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Tidak ada Pembekingan Perusahaan Tambang di Kabupaten Konsel, apalagi terhadap Aktivitas Pertambangan PT. GMS yang beroperasi di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra,” Ungkap AKBP Wisnu Wibowo, SH., SIK., M.Si saat dikonfirmasi Wartawan, Kamis (30/03/2023).

Baca Juga:  Tim PPK Ormawa Himasiter Laksanakan Lokakarya 1 Paparkan Rencana Program Kerja Pengabdian Masyarakat di Desa Sinarsari
Kapolres Konawe Selatan : Tidak Ada Bekingan Terhadap Perusahaan Tambang Di Wilayah Hukumnya
Kapolres Konawe Selatan (Konsel) AKBP Wisnu Wibowo, SH., SIK., M.Si

Kapolres Konsel juga menjelaskan bahwa Tidak Ada Pembekingam terhadap Perusahaan Tambang di Wilayah Hukum Polres Konsel, Apabila ditemukan adanya Pelanggaran Hukum maka tetap akan dilakukan Penindakan.

“Apabila ditemukan adanya Pelanggaran Hukum maka akan dilakukan Penindakan,” Terangnya.

Wisnu menuturkan bahwa Polres Konsel telah melakukan Penyelidikan Awal terkait Tudingan Aktivitas PT. GMS diduga Ilegal oleh Beberapa Pihak yang mengatasnamakan dirinya Aktivis.”Hasil Penyelidikan Awal, telah didapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional yang masih aktif,” Bebernya.

Baca Juga:  Kakanwil ATR/BPN Sultra Andi Renald Terima Penghargaan Dari PT. PLN (Persero) Atas Percepatan Pensertifikatan Aset Di Sulawesi Tenggara

Lanjut, Wisnu menerangkan bahwa Dokumen Perizinan dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) juga ada. Demikian pula dengan Jetty sudah memiliki Ijin Terminal Khusus (Tersus).Terkait itu, Kata Wisnu bahwa PT. GMS telah memiliki IUP OP dan telah keluar RKAB 2023 serta Ijin Tersus untuk Jetty.

“Sehingga PT. GMS secara Sah melakukan Kegiatan Pertambangan pada Tahun 2023 ini,” Pungkas dan Tutup Perwira Dua Melati dipundaknya.

Jurnalis/Editor : Muhammad Irwansyah (Wartawan Muda PWI Angkatan Ke-26).

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Pemkab Bogor Dorong Tertib Arsip Keluarga, Permudah Urusan Administrasi Masyarakat 2026

Cisarua, Jurnaliswarga.id – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan (DAP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip Keluarga yang berlangsung di Hotel Pesona...

Pemkot Bogor Gelar Edufair 2026, Pelajar Dibuka Akses Kuliah ke Inggris

BOGOR,JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kota Bogor terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan global. Salah satunya dengan memfasilitasi kegiatan Edufair 2026 bertajuk...

Semangat Kartini Hidupkan “Dialog Mamase”, Pemkab Mamasa Perkuat Partisipasi Publik untuk Pembangunan 2026

MAMASA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Mamasa menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan dan partisipasi masyarakat melalui forum “Dialog Mamase” yang digelar di Rumah Jabatan Bupati,...

DPRD Kota Bogor Sahkan Raperda Rumah Susun, Solusi Hunian Layak di Tengah Keterbatasan Lahan 2026

BOGOR (JURNALISWARGA.ID) – Pemerintah dan legislatif di Kota Bogor terus menunjukkan komitmen dalam menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan, Mentan Konsolidasikan 170 Bupati dan Gelontorkan Triliunan Anggaran Irigasi

JAKARTA (JURNALISWARGA.ID) – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengkonsolidasikan sekitar 170 bupati dari seluruh...

 

ARTIKEL TERKAIT