Mencuat Wacana Pembongkaran, Kang DID Tampung Aspirasi Pedagang Pasar Bogor

JURNALISWARGA.ID, HUMPROPUB – Forum Pedagang Pasar Bogor menyampaikan aspirasinya kepada Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, Senin (16/1). Hal tersebut dikarenakan mencuatnya wacana pembongkaran gedung Pasar Bogor dalam waktu dekat ini.

Sekretaris Forum Pedagang Pasar Bogor, Abas menyampaikan, munculnya wacana tersebut, membuat para pedagang resah. Sebab, belum ada kepastian kapan Pasar Bogor akan dibongkar dan bagaimana nasib mereka jika pasar tersebut dibongkar.

“Kami sebagai pedagang, ingin berjuang dan kami tidak ingin dipindahkan. Karena Pasar Bogor ini merupakan bagian dari sejarah, dari jaman Belanda sudah ada itu. Saya saja berdagang sejak tahun 80an,” ujar Abas.

Lebih lanjut, Abas juga mengeluhkan terkait penagihan iuran dari kartu kuning yang sampai saat ini masih menjadi beban para pedagang. Sebab, tunggakan sejak puluhan tahun silam masih ditagih oleh pihak pasar.

Baca Juga:  Bertolak ke Roma, Presiden Jokowi Akan Hadiri KTT G20

“Kami merasa kartu kuning ini menjadi beban karena banyaknya iuran yang harus kami bayar. Sehingga kami minta, untuk kartu kuning ini bisa dihapuskan atau diberikan pemutihan,” ungkap Abas.

Menjawab aspirasi pedagang, Dadang memastika akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan merencanakan pemanggilan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya dalam waktu dekat ini. Namun, ia menyampaikan kepada para pedagang, bahwa dalam waktu dekat ini hanya Plaza Bogor yang akan direvitalisasi.

“Sejauh ini yang saya dapat informasi, baru Plaza Bogor saja yang akan direvitalisasi. Jadi untuk bangunan belakang (Pasar Bogor, red) belum ada kepastian dan rencananya. Tapi nanti akan saya panggil Dirut pasar,” kata pria yang akrab disapa Kang DID ini.

Kang DID berharap, dari pertemuannya nanti, pihak Pemerintah Kota Bogor dan Perumda Pasar Pakuan Jaya bisa memberikan perhatian lebih kepada para pedagang Pasar Bogor.

Baca Juga:  Warga Bantarjati RW 08 Bersiap Berbagi Kebahagiaan dengan Santunan Yatim dan Disabilitas

“Saya harap pemerintah harus bisa memperhatikan nasib pedagang ini, disamping kita mendukung program pemerintah,” tegas Kang DID.

Lalu, terkait kartu kuning, Kang DID juga memastikan akan mengangkat isu tersebut agar para pedagang bisa mendapatkan dispensasi. Mengingat banyaknya iuran atau retribusi yang harus dibayar pedagang.

Berdasarkan informasi yang Kang DID terima, para pedagang Pasar Bogor, setiap bulannya membayar iuran kurang lebih sebanyak Rp250 ribu. Dengan total jumlah kios yang mendapai 1000, ia menilai deviden yang diberikan oleh pihak Perumda Pasar Pakuan Jaya tidak masuk akal.

“Ini menjadi informasi yang penting bagi kami. Saya akan menanyakan hal ini juga agar ada kejelasan, karena deviden yang diberikan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya sangat rendah di tahun lalu,” pungkasnya.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT