Pencemaran Limbah Kelapa Sawit di Rembang Jateng, JPIP-KAWALI: Harus Ditangani, Dimonitor dan Diawasi

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah membuat Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP) dan Kawal Lingkungan Hidup (KAWALI) angkat bicara.

Menurut JPIP yang diketuai oleh Ketua Umum DPP-nya yaitu Ir. Lintong Manurung, MM dan KAWALI dengan Ketua Umumnya Puput TD Putra, menegaskan bahwa pengolahan limbah SBE atau Spent Bleaching Earth  itu harus ditanagani, dimonitor dan diawasi dan karena itu pemberdayaan terhadap Kementrian khususnya Kementrian Perindstrian, Kementrian perdagangan dan Kementrian Lingkungan Hidup harus dikerjakan.

“Pengolahan limbah SBE ini harus ditangani, dimonitor dan diawasi oleh seluruh pihak yang terkait dengan sungguh-sungguh, professional dan terkoodinasi dengan baik. Peningkatan fungsi dan peranan dan kerjasama Kementerian yang terlibat dalam pengawasan kegiatan industri dan perdagangan limbah SBE ini harus diberdayakan segera : Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian LHK.”, demikian JPIP dan KAWALI menegaskan dalam pers release yang disampaikan kepada redaksi Jurnaliswarga.id,  Selasa (15/03/2022).

Baca Juga:  Kontingen Pencak Silat Kodim 1417/Kendari Toreh Prestasi Di Piala KSAD 2023

Dalam Kajian, JPIP dan KAWALI menemukan 440.000 ton limbah SBE tersebar diseluruh Indonesia. Didalam press relaesenya terlihat adanya kekhawatiran dari JPIP dan KAWALI dalam pengelolaan ini. Mereka membandingkan kuantitas limbah SBE di Rembang yang hanya ribuan ton dengan kuantitas keseluruhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

“Bagaimana dengan pengelolaan 440.000 ton limbah SBE yang tersebar diseluruh Indonesia? Apakah dapat dimonitor dan ditangani dengan seharusnya?”, demikian JPIP dan KAWALI memaparkan.

Untuk itu JPIP dan KAWALI merekomendasikan dan meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan terkait ilegal dumping dan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk bertanggung-jawab, mengingatkan akan adanya peningkatan jumlah limbah SBE setiap tahun dan pemanfaatan Teknologi yaitu Bioekonomi Sirkular (Sircular Bio-Economy) sebagai solusi.

Sebelumnya diberitakan adanya Pencemaran lingkungan terjadi di wilayah Republik Indonesia. Kali ini terjadi di Kabupaten Rembang propinsi Jawa tengah, tepatnya di desa Desa Gandri Rojo Kecamatan Sedan, Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sluke dan Desa Sudan Kecamatan Kragan. Pencemaran dikarenakan limbah kelapa sawit berupa spent Bleaching Earth (SBE) berjumlah ribuan ton dan diduga berasal dari pabrik kelapa sawit luar Jawa.

Baca Juga:  Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) & TP. Perlindungan Anak.

JPIP dan KAWALI mengungkapkan bahwa dari hasil pengamatan sementara dan dari hasil pembuktian oleh pengadilan, meyebutkan adanya tiga pihak yang bertanggung jawab terhadap pencemaran di Sluke Kabupaten Rembang ini.

“Industri penghasil limbah : PT Multimas Nabati Asahan di Sumatera utara, salah satu group penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia. Perusahaan Transportasi : PT Banteng Muda Trans ( Moda Darat) dam PT Citra Maritime (Moda Laut). Perusahaan Pengelola lanjut : PT Farrar Putra Abrar”, demikian tulis JPIP dan KAWALI.

(Glen)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT