Bogor, Jurnaliswarga.id – Kabupaten Bogor kembali dihebohkan dengan penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Penertiban ini menyasar bangunan-bangunan liar yang terletak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Namun, keputusan ini menuai kritik karena sejumlah bangunan liar yang berada sangat dekat dengan pusat pemerintahan justru diabaikan.
Ketua Aliansi Jurnalis Wilayah Indonesia (AJWI), Nimbrod, menyayangkan tindakan pemerintah yang dianggap tebang pilih dalam penertiban bangunan liar ini. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan ketidakadilan dan kurangnya komitmen pemerintah dalam menegakkan peraturan tata ruang secara merata.
“Salah satu contoh nyata dari ketidakadilan ini adalah bangunan ruko yang terletak di dekat Setu Cikaret. Bangunan ini diduga melanggar tata ruang, namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari pemerintah,” ujar Nimrod dalam pernyataannya.
Perbandingan bangunan yang sama-sama berada pada bahu sisi jalan yang satu bangunan di area puncak dan satunya bangunan berada dekat pusat kantor pemerintahan kabupaten Bogor diperbolehkan berdiri padahal sama-sama ada dibahu jalan?
Penertiban bangunan liar merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga keindahan dan keteraturan wilayah. Namun, pelaksanaan yang tidak konsisten justru menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum.
Nimrod mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera menindaklanjuti penertiban bangunan liar di dekat pusat pemerintahan. “Pemerintah harus bersikap adil dan konsisten. Penertiban harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik itu bangunan yang jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat,” tegasnya.
Nimbrod Rungga, A.Md.,S.Th Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Warga Indonesia Kabupaten Bogor
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh Ketua AJWI, padahal melalui pesan singkat wastapp (Selasa, 2/7/2024) ketua ajwi sudah konfirmasi ke Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu namun tidak ada tanggapan ? Bahkan ada surat yang kami sampaikan ke Pj Bupati Bogor dalam merespon beberapa permasalahan proses pembangunan diabaikan. Ketua ajwi berharap Kemendagri evaluasi kinerja Pj Bupati Bogor!
Masyarakat berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah tegas dan adil dalam penertiban bangunan liar demi terciptanya ketertiban dan keindahan wilayah Kabupaten Bogor.
