Jurnaliswarga.id, Roma-Peran perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi kemajuan bangsa merupakan keniscayaan. Bagi Indonesia, UMKM adalah sendi utama perekonomian. Indonesia memiliki lebih dari 65 juta unit UMKM yang berkontribusi terhadap 61 persen perekonomian nasional.
Di saat yang sama, 64 persen pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan sehingga bagi Indonesia, memberdayakan UMKM berarti juga memberdayakan perempuan. UMKM juga menunjukkan ketangguhan yang cukup tinggi di tengah pandemi.
Untuk itu, saat berpidato pada _side event_ KTT G20 yang membahas soal UMKM dan bisnis milik perempuan, Presiden menyebut bahwa G20 harus terus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah aksi nyata.
“Pertama, meningkatkan inklusi keuangan UMKM dan perempuan. Inklusi keuangan adalah prioritas Indonesia. Indeks keuangan inklusif kami telah mencapai 81 persen dan kami targetkan mencapai 90 persen di tahun 2024,” jelas Presiden Joko Widodo dalam acara yang digelar di La Nuvola, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021 tersebut.
Untuk mencapai hal itu, pembiayaan yang ramah dan akses pendanaan bagi UMKM di Indonesia akan terus diperkuat. Indonesia mengalokasikan USD17,8 miliar kredit usaha rakyat (KUR) dan lebih dari 2,4 juta pengusaha perempuan telah menerima bantuan ini.
Selain itu, Indonesia juga meluncurkan USD1,1 miliar bagi Program Produktif Usaha Mikro dan 63,5 persen di antaranya diterima pengusaha perempuan. Khusus untuk pengusaha perempuan mikro dan ultra-mikro, Indonesia mengembangkan skema pemodalan khusus yang disebut program Mekaar “Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera”
“Dalam Bahasa Inggris, Mekar berarti _to grow, to blossom_. Melambangkan semangat bagi tumbuh berkembangnya peran ekonomi perempuan,” imbuhnya.
Presiden Jokowi memaparkan bahwa hingga saat ini, terdapat lebih dari 10,4 juta nasabah dengan total pembiayan USD1,48 miliar dan _non-performing loan_ yang sangat rendah, hanya 0,1 persen. Hal tersebut membuktikan kemampuan para pengusaha perempuan yang mumpuni dalam mengelola dana.
Aksi nyata kedua yakni mendukung transformasi ekonomi UMKM. Menurut Presiden Jokowi, digitalisasi adalah _key enabler_. Lokapasar atau _e-commerce_ menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia di masa pandemi dengan nilai yang akan mencapai USD24,8 miliar tahun ini.
“Selama pandemi, 8,4 juta UMKM Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk bagi 54 persen UMKM perempuan,” tambahnya.
Lebih jauh Presiden Jokowi menyebut bahwa keberpihakan G-20 harus nyata bagi digitalisasi UMKM dan perempuan. Dukungan tersebut berupa pembangunan infrastruktur digital dan kerja sama teknologi, perluasan konektivitas digital secara inklusif, serta peningkatkan literasi digital pelaku UMKM
“Transformasi UMKM akan semakin kuat apabila didukung berbagai kebijakan strategis tersebut. Kami di Indonesia terus lakukan berbagai upaya mendukung UMKM seperti kemitraan BUMN dengan UMKM, kemudahan izin usaha, dukungan inkubasi bisnis, penguatan koperasi dan lainnya,” jelasnya.
Berbagai langkah strategis tersebut telah membawa hasil nyata yakni ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen pada triwulan II tahun ini. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran mulai menurun dan nilai ekspor tumbuh 37,7 persen.
“Dengan terus membaiknya situasi pandemi di Indonesia, _positivity rate_ di bawah 1 persen, vaksinasi dosis pertama capai 53,62 persen, dan vaksinasi dosis lengkap capai 31,50 persen, insyaallah pemulihan ekonomi Indonesia akan berjalan. Tugas kita, memastikan pemulihan ini dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. _Recover together, recover stronger_,” tandasnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya menjelaskan bahwa dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo merupakan salah satu dari empat pembicara yang diundang selain Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Ratu Maxima dari Belanda, dan Kanselir Jerman Angela Merkel.
“Memberdayakan UMKM dan perempuan adalah kebijakan sentral dalam percepatan pencapaian SDGs di Indonesia menurut Presiden,” kata Menlu di Hotel Splendide Royal, Roma.
Editor : Nimbrod Rungga
Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden