JURNALISWARGA.ID, KENDARI – Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Penegak Hukum (LPPH), Gerakan Muda Pemerhati Tambang (GMPT) serta Gerakan Persatuan Masyarakat Indonesia (GPMI) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) pada Senin, (04/05/2023).
Ratusan massa tersebut mendesak Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa Pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Syahbandar Molawe atas dugaan Keterlibatan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam Tbk di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Awaludin Silsila selaku Koordinator Aksi mengatakan bahwa Hari ini, Kami menggeruduk Kantor Kejati Sultra dan DPRD Sultra untuk mendukung Bagaimana Langkah-langkah Penegak Hukum serta DPRD untuk menindak Tegas Kepala KUPP Syahbandar Molawe.
Lebih lanjut, Kata Awaludin bahwa yang dimana Kami duga terlibat Korupsi di UBPN PT. Antam TBK Kabupaten Konut sebab Beberapa Bulan yang lalu telah diumumkan Beberapa Tersangka sehingga sampai Hari ini Kepala KUPP Syahbandar Molawe belum juga dipanggil ataupun diperiksa.
“Bahkan sampai Hari ini, Eks Kepala KUPP Syahbandar yang telah Selesai Masa Tugasnya itu belum dipanggil dan ditersangkakan terkait Pemberian Surat Ijin Berlayar (SIB) yang mana tidak sesuai dengan Mekanisme maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” Ungkap Awaludin.
Tuntutan Kami Yang Pertama bahwa meminta agar Pemerintah mencopot Kepala KUPP Syahbandar Molawe maupun yang sedang Bertugas dan yang saat ini baru dilantik.
Yang Kedua bahwa Kami meminta kepada Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala KUPP Syahbandar Molawe Kabupaten Konaut.
Ditempat yang sama, Salam Sahadia Anggota Komisi III DPRD Sultra mengatakan bahwa Persoalan ini memang pernah digemborkan dan Sejak Tiga (3) Bulan terakhir ini, Kita dipertontonkan yang terlibat dalam Kasus di Blok Mandiodo.
“Semua Masalah ini telah Kita sampaikan kepada DPR RI Komisi VII, ESDM dan Perhubungan Dua (2) Minggu yang lalu melakukan Rapat dan membicarakan Soal PRPP,” Jelasnya.
Salam Sahadia juga menyebutkan bahwa PRPP 2022 yang tidak dibayarkan oleh Kementerian kurang lebih 800 Miliar dan yang sudah dibayarkan kurang lebih 366 Miliar sisanya belum dibayarkan. Nah kalau menghitung ini maka munculah Persoalan yang Anda sampaikan bahwa Pertama Kita menghitung Data Kuota yang diberikan kepada Seluruh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Sulawesi Tenggara itu tidak diberikan.
“Kami mengapresiasi atas Aksi yang dilakukan oleh Elemen Masyarakat dan sudah melaporkannya ke DPR RI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Sultra pada Rabu 06 September 2023,” Pungkas dan Tutupnya.
Laporan/Editor : Muhammad Irwansyah (Wartawan Muda PWI Angkatan Ke-26).