HUMPROPUB – DPRD Kota Bogor telah menggelar sidang paripurna penetapan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023. Salah satu rekomendasi dari Komisi IV yang diteruskan oleh Banggar dalam pembahasannya adalah mengenai pembangunan sekolah baru.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan menyampaikan dalam rancangan KUA-PPAS 2023 Pemkot Bogor belum memasukkan anggaran untuk pembangunan SMP negeri baru. Padahal di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor, jelas perlu adanya penambahan unit sekolah tingkat SMP yang baru.
“Didalam KUA-PPAS kita pertanyakan (penambahan sekolah baru, red) karena ini kan linear dengan revisi RPJMD. Kemudian kami sampaikan kepada Bappeda bahwa penting sekali penambahan sekolah ini karena sesuai dengan visi Kota Bogor mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang cerdas. Sampai hari ini kan baru ada satu sekolah negeri satu atap, makanya kami ingin ditambahkan lagi satu sekolah lagi negeri yang baru,” tegas Mohan, Senin (15/8).
Lebih lanjut, menurut anggota fraksi Gerindra ini, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, minimalnya harus ada 30 unit SMP Negeri di Kota Bogor. Dengan jumlah eksisting bangunan yang saat ini baru 20, ditambah satu unit sekolah satu atap (Satap) yang tengah dibangun, tentu jumlah sekolah negeri masih jauh dari kata cukup.
“Kalau melihat hasil kajian itu kan idelanya ada 30 SMP negeri di Kota Bogor. Ini menjadi catatan penting dari Komisi IV karena sudah teramanahkan di RPJMD. Kami meminta agar di tahun 2023 ini dibangun lagi sekolah baru sehingga menjadi minimalnya 22 unit,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Karnain Asyhar juga menambahkan bahwa kebutuhan sekolah negeri tingkat menengah ini mendesak dipenuhi. Dia berpendapat bahwa ada ketimpangan ketersediaan sekolah negeri di wilayah. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya permasalahan pada saat penerimaan peserta didik baru.
“Pembangunan SMP dan SMA negeri ini mendesak. Ada banyak wilayah di Kota Bogor yang jauh untuk mengakses sekolah. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak terakomodir. Inilah yang menyebabkan permasalahan tahunan PPDB. Kajian dari Disdik sudah ada. Saatnya untuk merealisasikannya secara bertahap”, jelas Karnain.
Lebih lanjut, Ketua FPKS DPRD Kota Bogor ini menyampaikan bahwa penyediaan sekolah secara proporsional merata di wilayah Bogor sangat penting untuk mewujudkan misi Bogor Cerdas. “Keseriusan kita untuk berusaha mewujudkan misi Bogor Cerdas salah satunya bisa dilihat dari penyediaan sekolah negeri yang proporsional merata di semua wilayah Kota Bogor. Dan itu harus dimulai dari sekarang”, pungkasnya.