Jakarta, Jurnaliswarga.id – Dalam situasi keuangan negara yang tengah menghadapi tantangan besar, Dewan Pengurus Nasional Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPN BPI KPNPA RI)mengusulkan langkah strategis untuk efisiensi anggaran. DPN BPI KPNPA RI menyarankan kepada Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri agar melakukan evaluasi dan pemangkasan terhadap alokasi dana pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Ketua Umum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar menegaskan bahwa dana Pokir, yang totalnya bisa mencapai Rp100 triliun, perlu dialihkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Langkah ini dianggap penting mengingat kondisi fiskal negara yang semakin tertekan akibat berbagai faktor, termasuk pemulihan pasca pandemi dan tantangan ekonomi global.
“Evaluasi dan pengalihan dana Pokir DPRD dapat menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban anggaran negara. Dana ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Ketua Umum BPI KPNPA RI. Dalam keterangan tertulis Sabtu (18/1/24).
Selain itu, BPI KPNPA RI juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Evaluasi menyeluruh terhadap dana Pokir diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi rakyat.
Usulan ini, jika diterima, akan menjadi langkah konkret dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara serta mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat luas.
“Langkah ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga soal keadilan dan keberlanjutan pembangunan bangsa,” tambah ketum BPI KPNPA RI.
DPN BPI KPNPA RI berharap pemerintah dapat segera mempertimbangkan usulan ini demi kepentingan bersama, khususnya dalam memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam waktu dekat Ketum BPI KPNPA RI akan menemui Mendagri Tito Karnavian bersama Penasehat Khusus Presiden Bidang Polkam untuk menyampaikan usulan BPI KPNPA RI terkait dana Pokir DPRD ini tutup Tebe Sukendar.
(DPP BPI KPNPA RI)