Padang, (JURNALISWARGA.ID) 12 Maret 2025 – Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) memanggil empat kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Pekan Nasional (Penas) XVI Petani Nelayan Indonesia (KTNA) tahun 2023.
Pemanggilan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar, Fajar Mukti, pada 5 Maret 2025. Surat tersebut ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar agar membantu menghadirkan empat kepala dinas untuk dimintai keterangan.
Empat kepala dinas yang dipanggil adalah:
1. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
2. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR)
3. Kepala Dinas Perkebunan
4. Kepala Dinas Peternakan
Pemanggilan ini merupakan bagian dari penyelidikan awal yang dilakukan oleh Kejati Sumbar terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan Penas Tani 2023.
BPi KPNPA RI Apresiasi Kinerja Kejati Sumbar
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPi KPNPA RI), Rahmad Sukendar, memberikan apresiasi terhadap langkah Kejati Sumbar dalam mengusut dugaan korupsi ini.
“BPi KPNPA RI mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengusut dugaan korupsi ini. Kami berharap kasus ini bisa dituntaskan hingga ke akar-akarnya karena dapat merugikan negara dan masyarakat,” ujar Rahmad dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).
Lebih lanjut, Rahmad menegaskan bahwa korupsi telah merajalela di berbagai sektor dan harus diberantas tanpa pandang bulu.
“Korupsi sudah merajalela di mana-mana dan hanya menguntungkan segelintir orang yang memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, kami mendorong Kejati Sumbar untuk menuntaskan kasus ini hingga ke meja hijau,” tambahnya.
Sementara itu, Kejati Sumbar memastikan akan terus melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini serta mendalami bukti-bukti yang ada. Masyarakat pun berharap agar kasus ini dapat diungkap secara transparan dan tidak berhenti di tengah jalan.
(DPN BPI KPNPA RI)