BPI KPNPA RI Akan Laporkan TPPU Jaringan Mafia BBM Subsidi Sumbar ke Panglima TNI, Libatkan Oknum TNI Polri dan Pengusaha
https://tiktok.com/@jurnaliswarg4
Sumatera Barat, JURNALISWARGA.ID – Dugaan praktik mafia BBM subsidi yang semakin merajalela di Sumatera Barat segera dilaporkan ke Panglima TNI oleh Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI). Laporan ini mencakup indikasi kuat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan keterlibatan aparat dari institusi TNI dan Polri.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, TB. Rahmad Sukendar, S.Sos.SH.MH menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti kuat atas aktivitas penimbunan dan penyaluran ilegal BBM subsidi jenis solar dan pertalite ke sektor industri. “Kami akan segera bertemu dengan Aspam TNI dan Asintel KASAD untuk menyerahkan laporan resmi. Mafia BBM ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga menindas rakyat kecil yang berhak atas subsidi,” tegasnya, Minggu,(11/5/2025).
Investigasi BPI di lapangan menemukan dua lokasi utama penimbunan ilegal:
Bypass Lubuk Begalung – diduga dikendalikan oleh oknum TNI AD berinisial SKR
Gaung, dekat Teluk Bayur – diduga di bawah pengaruh oknum TNI AL berinisial JF
Selain itu, BPI juga mencatat keterlibatan sejumlah anggota Polri dan perusahaan swasta dalam rantai distribusi ilegal tersebut. “Kami telah menyampaikan laporan ini ke Asisten Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Laporan tersebut akan diteruskan ke Presiden, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf TNI, Menteri BUMN, dan Kapolda Sumbar,” ujarnya.
Tb. Rahmad Sukendar menegaskan bahwa ini bukan sekadar laporan, tapi desakan agar proses hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. “Kami siap menyerahkan semua bukti otentik yang kami pegang. Tidak boleh ada kompromi bagi pengkhianat negara yang bermain di sektor energi,” katanya.
Sebagai lembaga yang memiliki nota kesepahaman dengan sejumlah institusi hukum, BPI KPNPA RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran agar bersih dari praktik mafia dan korupsi di sektor vital.
“Sesuai arahan dari Jendral Erwin Charara Rusmana selaku Pembina BPi KPNPA RI Yang juga Penasehat Khusus Presiden Bidan Polkam Kami diminta fokus pada tiga isu besar: mafia BBM, mafia tanah, dan illegal logging. Yang patut diduga ada dibackup oknum dan Ini bagian dari perang melawan penghisapan sistematis terhadap hak rakyat yang diminta kami mendukung kebijakan dari Presiden Prabowo,pungkas Rahmad Sukendar. (nR)