Padang, Jurnaliswarga.id – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, merespons aduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia calo di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia mendesak Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk segera mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembersihan menyeluruh di lingkup Kementan, khususnya terhadap oknum pejabat yang terlibat praktik percaloan.
“Tebe” Sukendar meminta Amran untuk mencopot pejabat yang terbukti menjadi bagian dari mafia calo di kementerian tersebut dan segera melaporkannya ke aparat penegak hukum.
“Mentan harus belajar dari kasus korupsi yang pernah terjadi di masa kepemimpinan SYL (Syahrul Yasin Limpo) agar kasus serupa tidak terulang lagi. Pembersihan pejabat yang terlibat korupsi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kementan,” tegas Tebe dalam wawancara dengan media di Hotel Mercure, Padang, Sumatra Barat, Rabu (11/09/2024), usai melantik kepengurusan BPI KPNPA RI DPW Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, menyatakan bahwa Amran berkomitmen untuk memulihkan citra Kementan yang sempat tercoreng. Ia menekankan bahwa Amran ingin mengembalikan reputasi Kementan seperti lima tahun lalu, ketika KPK memberikan penghargaan anti-gratifikasi.
“Pak Menteri bertekad memulihkan martabat Kementan. Beliau tidak akan ragu memproses secara hukum pihak-pihak yang mencoba bermain-main dengan korupsi, bahkan siap mengantarkannya sendiri ke pihak berwajib,” jelas Arief, Senin (9/9).
Ketua Umum BPI KPNPA RI Tubagus Suhendar
Amran Perintahkan Irjen Bongkar Praktik Percaloan Fee 20 Persen di Kementan
Arief juga menepis spekulasi yang beredar bahwa Amran memiliki kepentingan tertentu di balik sikap tegasnya memberantas praktik percaloan di Kementan. “Tidak ada agenda tersembunyi di balik ketegasan Pak Menteri. Jangan sampai ada pihak yang memutarbalikkan fakta dan membuat narasi yang tidak benar,” tambahnya.
Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Amran, Kementan telah meraih penghargaan dari KPK sebagai salah satu lembaga terbaik dalam Sistem Pengendalian Gratifikasi. Kementan menerima penghargaan ini selama tiga tahun berturut-turut.
Amran juga dikenal tegas terhadap bawahannya yang bermain-main dengan nasib petani. “Saya sudah memerintahkan Inspektur Jenderal (Irjen) untuk melaporkan ke penegak hukum terkait aduan adanya calo yang meminta fee 15-20 persen dari nilai kontrak pengadaan di Kementan,” kata Amran pekan lalu.
Arief mengingatkan kembali pesan Mentan Amran kepada seluruh pejabat dan jajarannya agar tidak terlibat dalam praktik korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.
