Gelar Rapat Gabungan, Komisi II Urai Benang Kusut Perumda Trans Pakuan

JURNALISWARGA.ID, HUMPROPUB – Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja gabungan dengan Perumda Trans Pakuan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, PT. Kodjari dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kamis (31/3). Dalam rapat gabungan ini, Komisi II fokus membahas perihal pengelolaan Biskita di Kota Bogor.

IMG 20220401 WA0128

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Darmawansyah mengatakan berdasarkan hasil rapat, terungkap fakta bahwa kerjasama antara Perumda Trans Pakuan dan PT. Kodjari bukan berbentuk konsorsium, melainkan Kerjasama Operasional (KSO). Dimana dalam lelang pengelolaan Biskita, PT. Kodjari yang menggandeng pihak Perumda Trans Pakuan.

“Tadi kita sudah repat dengan PDJT dan dinas terkait, akhirnya masalah PDJT ini sudah semakin jelas terlihat, berdasarkan informasi yang kita terima juga ternyata kerjasama antara PDJT dengan Kodjari itu buka konsorsium, tetapi KSO,” jelas Edy.

Baca Juga:  Pimpinan Redaksi Nasional Jurnaliswarga.id Mengucapkan Dirgahayu RS Melania Kota Bogor ke- 16

Untuk itu, Edy mengungkapkan akan menggelar rapat lanjutan yang akan berfokus kepada pembahasan perjanjian kerjasama antara PT. Kodjari dengan Perumda Trans Pakuan terkait pengelolaan Biskita.

“Kedepan kami ingin mengecek kerjasama antara PDJT dengan Kodjari. Perjanjian seperti apa, itu akan kita dalami, ibu dirut perumda trans pakuan akan memberikan materi perjanjian mereka dengan kodjari dalam satu minggu ke depan. Komisi II komitmen akan mengawasi Biskita yang operatornya PDJT ini tidak hanya menjadi ikon di kota bogor, tetapi dapat berkontribusi pada PAD Kota Bogor,” tutupnya.

IMG 20220401 WA0129 1

Dilokasi yang sama, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mengungkapkan kekecewaannya karena Perumda Trans Pakuan nyatanya masih berada dibawah ketiak PT. Kodjari. Padahal DPRD Kota Bogor, memiliki keinginan Perumda Trans Pakuan menjadi leader dalam pengelolaan proyek Biskita di Kota Bogor.

Baca Juga:  Puan: Cegah dan Hapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan!

“Kita ketahui bahwa pemenang itu adalah PT kodjari, bukan perumda. Artinya kodjari menaggandeng Perumda, padahal kan konsep awal kita maunya Perumda yang jadi leader menggandeng kodjari. Sekarang sudah terbalik balik,” ujar Kiwong.

Kondisi ini tentunya menjadi perhatian bagi pria yang akrab disapa Kiwong ini. Sebab, nantinya setelah pemerintah pusat menghentikan subsidi melalui program BTS, tentu beban subsidi tersebut akan dilempar ke pemerintah daerah. Sehingga, Kiwong tidak ingin jika nanti subsidi yang harusnya bisa dikelola oleh Perumda Trans Pakuan, malah dikelola oleh PT. Kodjari.

“Sebetulnya core bisnis Perumda itu kand dibidang transportasi. Kalau kedepan skemanya tidak jelas, dimana kita harus subsidi penumpang, tapi hitungannya juga tidak jelas, ya kan berat juga,” pungkasnya.(Red*/NR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT