Jakarta, Jurnaliswarga.id – Pemerintah bergerak cepat dalam merespons bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang melanda wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Maluku Utara (Malut), dan sekitarnya. Pada fase awal tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran terkait untuk fokus pada pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Kecepatan menjadi kunci. Pendataan juga harus dilakukan secara akurat agar penanganan dapat berlangsung efektif. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pelayanan harus dilakukan secara cepat, dan penyelamatan masyarakat adalah prioritas utama,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M 7,6 yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis (02/04/2026).
Menko PMK pun memastikan ketersediaan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dapat segera dimanfaatkan, sesuai ketentuan yang berlaku, guna mendukung percepatan penanganan.
Selain penanganan darurat, Pratikno juga menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana secara berkelanjutan, mencakup evaluasi kelembagaan, peningkatan kesiapan peralatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta intensifikasi edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan ke depan—baik ketangguhan masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menko PMK juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, termasuk kesiapan personel dan peralatan, serta memperkuat edukasi kebencanaan melalui berbagai kanal, seperti sekolah, pemerintah desa, hingga institusi keagamaan.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah bekerja keras dalam penanganan awal kedaruratan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menerima laporan mengenai gempa yang terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan sekitar serta langsung menginstruksikan agar penanganan darurat dilakukan secepat mungkin.
“Bapak Presiden sejak tadi pagi sudah mendapat laporan dan sudah memerintahkan kami BNPB, BMKG, dan Basarnas di bawah koordinasi Bapak Menko PMK untuk terus langsung membantu masyarakat terdampak. Dan, kami sudah diperintahkan di kesempatan awal hari ini juga sudah harus berangkat ke daerah bencana,” ujar Suharyanto.
Lebih lanjut, Kepala BNPB meminta seluruh unsur di daerah, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, hingga kementerian dan lembaga untuk berkolaborasi mengaktifkan posko tanggap darurat di masing-masing kabupaten/kota, yang diharapkan mampu memastikan kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi.
“Dari posko itu yakinkan kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti logistik permakanan, pakaian, air bersih, dan sebagainya ini betul-betul bisa dipenuhi,” ujar Kepala BNPB.
BNPB juga meminta pemerintah daerah segera mendata dan memverifikasi kerusakan yang terjadi akibat bencana ini, termasuk rumah warga, rumah sakit, hingga fasilitas umum lainnya.
“Mohon ini juga segera dibentuk tim untuk melakukan assessment, melakukan verifikasi, sehingga data-data yang hari ini baru terkumpul sebagian, semakin hari semakin lengkap dan semakin sempurna,” ujar Suharyanto.
Turut hadir dalam rapat koordinasi, antara lain, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsuddin Abdul Kadir, serta bupati/wali kota dan perangkat daerah di wilayah terdampak.
Sumber :Humas Kemenko PMK/Bakom RI/UN – Humas Kemensetneg