JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Polemik dugaan upaya pelemahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kian memanas. Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, angkat bicara dan menyebut kondisi tersebut bukan sekadar isu, melainkan sudah dirasakan dalam praktik di lapangan. Isu Pelemahan Polri di Revisi KUHAP, Rahmad Sukendar Soroti Adanya Pembiaran 2026
Pernyataan ini muncul setelah Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, sebelumnya mengungkap adanya pihak-pihak yang berupaya memperlemah posisi Polri dalam penyusunan KUHAP.
Rahmad menilai, indikasi pelemahan terhadap Polri terjadi secara perlahan dan terstruktur. Bahkan, ia menyoroti adanya kesan pembiaran terhadap kondisi tersebut oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
“Ini bukan lagi sekadar wacana. Kami melihat ada pola yang mengarah pada pelemahan kewenangan Polri secara sistematis. Yang lebih mengkhawatirkan, ada kesan pembiaran. Jika ini terus terjadi, dampaknya akan serius terhadap penegakan hukum di Indonesia,” ujar Rahmad dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, Polri memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Oleh karena itu, setiap upaya yang berpotensi mengurangi kewenangan tersebut dinilai dapat mengganggu keseimbangan sistem hukum nasional.
Rahmad juga mengingatkan bahwa pelemahan terhadap Polri sama halnya dengan melemahkan sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Ia khawatir, jika revisi KUHAP tidak disusun secara hati-hati, justru akan membuka celah bagi kepentingan tertentu yang dapat merugikan masyarakat.
“Penegakan hukum tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu. Jika Polri dilemahkan, maka yang dirugikan adalah masyarakat luas yang membutuhkan kepastian dan keadilan hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rahmad mendesak pemerintah dan DPR agar melakukan pembahasan revisi KUHAP secara transparan dan melibatkan berbagai elemen, termasuk akademisi dan masyarakat sipil. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan kewenangan antar lembaga penegak hukum.
Ia juga menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan institusi penegak hukum secara bersama-sama, bukan justru saling melemahkan.
“Kalau ingin memperbaiki sistem hukum, maka yang harus dilakukan adalah memperkuat semua lembaga penegak hukum, bukan malah mengurangi kewenangan salah satunya,” pungkas Rahmad.
Polemik revisi KUHAP hingga kini masih menjadi sorotan publik, terutama terkait pembagian kewenangan dan mekanisme pengawasan antar aparat penegak hukum di Indonesia. (Red/nR)