Ketua MD GPdl Papua, Hasil Musda Targetkan 1000 Jemaat di Tanah Papua.

Papua, Dalm musyarawa Daerah Ke XV Gereja Pantekosta di Indonesia ( GPdl ) di Tanah Papua, yang di selenggarakan di Kabupaten Kepulauan Yapen, mulai dari tanggal 24 – 26 Agustus 2022,
Sebanyak 700 Pendeta muda dan Pendeta penuh dilantik oleh Majelis daerah dan Majelis Pusat dalam Musda XV GPdI Papua yang diselenggarakan di Jemaat GPdI El Shaddai Imandoa Serui, Jumat (26/8/2022).

Ketua Majelis daerah Pdt Timotius Dawir mengatakan pelantikan ini mengesahkan jenjang kependetaan secara organisasi di GPdI dikenal dengan 3 gelar kehormatan kependetaan

  1. Pendeta muda dilantik oleh Majelis wilayah dalam musyawarah kerja wilayah.
  2. Pdt muda di lantik oleh Majelis Daerah diadakan Musda atau Mukerda.
  3. Pdt penuh dilantik dalam Mukernas ,Mubes atau Musda dimana pada hakekatnya Pdt – Pdt itu dilantik oleh Majelis pusat.

” Majelis wilayah melantik pendeta pembantu , Majelis daerah melantik pendeta muda dan Majelis pusat melantik pendeta penuh ” ucap Pdt Timotius Dawir yang juga merupakan pimpinan majelis pusat sebagai kepala Departemen Luar Negeri GPdI pengurus Gereja pantekosta di seluruh dunia .

Baca Juga:  Gubernur Papua Perkuat Pengendalian Inflasi, Pemprov Dorong Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan 2026

Selain melantik 700 pendeta muda dan pendeta penuh , Pdt Timotius Dawir menyampaikan sesuai visi GPdI Papua dalam rapat-rapat komisi memutuskan bahwa GPdI Papua harus mencapai 1000 jemaat yakni dimana disetiap kampung, Kelurahan , Perumahan wajib ada Gereja GPdI.

” Provinsi Papua terdiri dari 6000 kampung dan kurang lebih 700 distrik maka majelis wilayah itu berpotensi penetapannya sesuai distrik sedangkan gembala Jemaat itu sesuai Kampung , Desa , Kelurahan jadi target kita tidak besar hanya 1000 kampung ,Setiap kampung berpotensi mempunyai gereja baru” sebutnya

Dikatakan 700 pendeta muda yang dilantik telah di didik dalam kelembagaan Alkitab dalam 2 kelas yakni kelas 1 pendeta muda kelas 2 untuk pendeta penuh dan juga telah mengikuti Diklat enam bulan terakhir.

Menurut Pdt Timotius Dawir pemberian Diklat kepada para pendeta untuk meletakkan doktrin dasar atau doktrin alkitab kepada semua calon calon pendeta GPdI karena Seorang pendeta GPdI tidak diizinka tanpa pendidikan, umatnya rusak karenan Pdt tidak berpendidikan.

Baca Juga:  Tiga Hal Fokus Utama Presiden Jokowi Hadapi Tantangan Krisis Ekonomi di ASEAN

Kata Pdt Dawir kehadiran GPdI diharapkan harus memberi dampak kepada
setiap kampung, desa ,kelurahan dan menghindarkan diri dari dunia perpolitikan .

“Pendeta GPdI tidak boleh bermain politik , PendetaGPdI di gereja saja, jika pendeta yang menyeberang ke legislatif itu diberhentikan kita tidak ada kompromi “

Dikatakan juga pendeta-pendeta GPdI tidak dibayar dan tidak di gaji setiap bulan, bekerja secara sukarela namun dalam pembuktiannya bahwa Yesus sebagai Gembala Agung tidak membiarkan pendeta-pendetanya.

Saya berharap 7000 Pdt yang baru di lantik
Pertama, ,Jadilah berkat bagi Gereja lokal dimana engkau berada

Kedua , Kalau engkau merasa panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan harus 100 persen

” Ketiga , Jangan pernah takut karena bekerja dengan Yesus pasti sukses “

Kontributor Papua: Aga

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Pemkab Kolaka Perkuat Koperasi Modern untuk Dorong Ekonomi Daerah 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menegaskan komitmennya memperkuat gerakan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,...

Bupati Kolaka Dorong Sinergi Eksekutif-Legislatif Percepat Pembangunan 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Bupati Kolaka H. Amri, S.STP., M.Si. mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dan DPRD untuk mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan...

KPK OTT Bupati Lombok Barat, Dugaan Korupsi Proyek Rp17,9 Miliar

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa...

Menteri ATR/BPN Percepat Sertipikasi Tanah MBR, Warga Dapat Kepastian Hukum 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah memperkuat langkah strategis untuk mempercepat sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan...

Mensesneg Tegaskan Komitmen Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah terus memperkuat komitmen untuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai bagian dari strategi transformasi energi sekaligus mendorong kemandirian industri otomotif...

 

ARTIKEL TERKAIT