Jakarta, JURNALISWARGA.ID – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia ( Ketum BPI KPNPA RI ), Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang dinilainya penuh dengan masalah. Ia meminta agar aparat penegak hukum segera memeriksa para pejabat yang terlibat, khususnya di Kementerian Agama (Kemenag).
Rahmad mengatakan bahwa banyak persoalan terjadi dalam pelaksanaan haji tahun ini. Mulai dari persoalan teknis, pelayanan jemaah yang kurang maksimal, hingga indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan fasilitas.
Ia menegaskan bahwa kegagalan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji merupakan bentuk kelalaian serius dan tidak bisa ditolerir. Karena itu, diperlukan audit menyeluruh serta tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat.
“Kami meminta agar dilakukan audit menyeluruh dan pemeriksaan terhadap para pejabat yang bertanggung jawab, baik di tingkat penyelenggara haji maupun di Kementerian Agama. Jangan sampai ibadah haji dijadikan ladang kepentingan pribadi,” tegasnya.
Rahmad juga menyatakan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan haji tahun ini.
“Kami mendukung penuh jika KPK ingin mengusut persoalan ini. Penyelenggaraan haji menyangkut kepercayaan umat, dan tidak boleh dinodai oleh praktik curang,” lanjutnya.
Sebelumnya, penyelenggaraan haji 2025 memang mendapat banyak sorotan dari masyarakat, mulai dari keterlambatan pengiriman logistik, kualitas konsumsi jemaah yang menurun, hingga dugaan maladministrasi dalam pengaturan akomodasi.
(Red)