JAKARTA (JW) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan Aturan terkait pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam surat Telegram Nomor : ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, Para Jajaran Polisi Lalu Lintas (Polantas) untuk mengoptimalkan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas secara Humanis dengan Pemanfaatan Electronic Traffic Low Enforcement atau ETLE.
Kepala Divisi Humas Polri Irjenn Pol. Sandi Nugroho mengatakan bahwa Aturan dalam Surat Telegram tersebut Jajaran Polisi Lalu Lintas dilarang untuk melaksanakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas secara Stasioner atau Razia. 
“Para Dirlantas untuk memerintahkan Jajarannya untuk tak melakukan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas secara Stasioner atau Razia,” Kata Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam Keterangan tertulisnya, Jumat, (19/05/2023).
Irjen Pol. Sandi Nugroho menuturkan bahwa Jajaran Dirlantas juga diminta mengoptimalkan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas menggunakan ETLE yang ada di Wilayah Masing-masing serta Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi dengan Pemda dan Stakeholders Lain untuk Pengadaan Sistem Perangkat ETLE di Wilayah Masing-masing.
Lebih lanjut, Irjen Pol. Sandi Nugroho juga mengatakan bahwa untuk Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas yang belum tercakup dalam Sistem ETLE dan Pelanggaran Lalu Lintas yang berpotensi menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Fatalitas Tinggi seperti Berkendara Dibawah Umur, Berboncengan Lebih Dari Dua (2) Orang, Menggunakan Ponsel Saat Berkendara, Menerobos Traffic Light, Tidak Menggunakan Helm, Melawan Arus, Melebihi Batas Kecepatan, Berkendara Dibawah Oengaruh Alkohol, Kelengkapan Kendaraan Tidak Sesuai Standar dan Menggunakan Pelat Nomor Palsu serta Kendaraan Over Dimensi dan Over Load (Odol) untuk dilakukan Penindakan oleh Tim Khusus yang sudah memiliki Surat Perintah dan Bersertifikasi Petugas Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. 
“Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan Pelayanan kepada Masyarakat yang Optimal dan meminimalisir Pelanggaran yang dilakukan Anggota saat di Lapangan,” Ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho.
Jika dalam Prakteknya ada Anggota di Lapangan melakukan Pelanggaran dan Penyimpangan, Ucap Irjen Pol. Sandi Nugroho, akan diberikan Sanksi Tegas mulai dari Sanksi Disiplin, Sanksi Kode Etik hingga Sanksi Pidana.
“Para Jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara Penyelesaian Tilang Elektronik atau ETLE yang mempermudah Masyarakat,” Ujarnya.
(Divisi Humas Polri).
Jurnalis/Editor : Muhammad Irwansyah (Wartawan Muda PWI Angkatan Ke-26).
