Home / Internasional / Nasional

Sabtu, 17 Juli 2021 - 00:57 WIB

Presiden Tegaskan Vaksinasi Berbayar Dibatalkan

Fhoto Lukas, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA-JURNALISWARGA.ID, Presiden juga meminta segenap jajarannya untuk memiliki sense of crisis di tengah pandemi ini_

Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk membatalkan vakin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 16 Juli 2021.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono.

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

Baca Juga:  Demi Kenyamanan Masyarakat, Babinsa, Pantau Arus Mudik Lebaran Di Pelabuhan

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin,r baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet juga menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya _sense of crisis_ seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

Baca Juga:  Kembali Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari Berhasil Mengungkap Kasus Sabu Seberat 1.473 Gram

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,”  tegas Pramono.

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tandasnya. (Nimbrod Rungga/Ajwi)

Sumber: Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presidem

Share :

Baca Juga

Budaya

Babinsa Laksanakan Pengamanan Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Toronipa

Kesehatan

Brigade Masjid BKPRMI Kab. Bogor Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Cibinong

Nasional

Sambangi Rumah Disabilitas di Sukoharjo, Puan: Beri Kesempatan Anak Berkebutuhan Khusus Bermasyarakat

Nasional

Bertemu Pimpinan Partai Koalisi, Presiden Beberkan Angka-Angka Penanganan Covid-19

Nasional

Puan: RI Siap Dorong Negara G20 Bergerak Nyata Atasi Krisis Pangan di Forum P20

Sekretariat Kepresidenan

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Ruas Bengkulu-Taba Penanjung 2023

Nasional

Presiden Tinjau Sodetan Akses Jalan ke IKN

Kendari

Yusuf Tawulo Selaku Ketua Dewan Pembina Komunitas TKP Indonesia Hadir Dan Buka Kegiatan Talkshow “Sidang Pikiran”
Lewat ke baris perkakas