Wamenkumham Eddy Hiariej Berharap Dengan Memasukkan Ketentuan UU ITE Dalam RKUHP Disparitas Putusan Dapat Diminimalisasi

Jakarta, (MGA) – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai progres Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada rapat paripurna tingkat I. Dalam keterangannya usai mengikuti rapat di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 28 November 2022, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejumlah masalah dalam RKUHP telah disepakati.

“Ada materi-materi yang diperdebatkan baik di kalangan masyarakat maupun antar partai juga, tapi sejumlah masalah sudah disepakati dan juga sudah dikoordinasikan untuk mencari temu keseimbangan antara kepentingan individual, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan negara,” ujar Mendagri.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej menjelaskan bahwa DPR memberikan sejumlah masukan terkait RKUHP yang tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM). Menurut Eddy, beberapa poin dalam DIM telah melalui proses diskusi antara pemerintah dan DPR, serta telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama untuk dimasukkan dalam RKUHP.

“Teman-teman ICJR yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil itu aktif sekali melakukan diskusi dengan kami tim pemerintah, maupun dengan fraksi-fraksi di DPR, sehingga ada beberapa item yang kemudian kita masukkan dalam RKUHP dan kemudian itu telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama,” ujar Wamenkumham.

Baca Juga:  Ribuan Wartawan Gelar Aksi Damai di Kemendagri dan Mabes Polri,Apa Tuntutannya?

Sejumlah poin yang telah dibahas dan mengalami perubahan yaitu mulai dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, pidana mati, hingga pencemaran nama baik. Terkait pidana mati, Eddy mengatakan bahwa dalam RKUHP yang baru pidana mati dijatuhkan secara alternatif dengan masa percobaan.

“Artinya, hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun,” lanjutnya.

Kemudian, pemerintah juga menambahkan pasal 240 RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah dengan sejumlah pembatasan. Penghinaan terhadap pemerintah dalam pasal tersebut terbatas pada lembaga kepresidenan, sedangkan penghinaan terhadap lembaga negara hanya terbatas pada lembaga legislatif yaitu DPR, MPR, dan DPD, serta lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Baca Juga:  Sidak Ke SMPN 20 Kota Bogor, Ini Temuan Komisi IV DPRD Kota Bogor

“Baik dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penyerahan harkat dan martabat Presiden, maupun penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, kami memberikan penjelasan seketat mungkin yang membedakan antara penghinaan dan kritik,” kata Eddy.

Dalam RKUHP tersebut, pemerintah juga menghapus pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Eddy berharap dengan memasukkan ketentuan UU ITE dalam RKUHP disparitas putusan dapat diminimalisasi.

“Untuk tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap maka ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang ITE itu kami masukkan dalam RKUHP, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian, dengan sendiri mencabut ketentuan-ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan pasal 28 yang ada dalam undang-undang ITE,” imbuhnya.

Sumber :
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Rekomendasi Produk Shopee
Mesin Vacuum Sealer MakananLihat di Shopee

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Borneo DECAFEST 2026, Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah digitalisasi daerah melalui sinergi bersama Bank Indonesia. Komitmen strategis tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Borneo DECAFEST 2026 di Palangka Raya.Kerja sama erat antara Pemprov Kalteng dan Bank Indonesia ini ditujukan un

Borneo DECAFEST 2026: Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmennya dalam memperluas digitalisasi daerah melalui sinergi strategis bersama Bank Indonesia. Kolaborasi tersebut menjadi fokus utama dalam perhelatan Borneo DECAFEST 2026 yang diselenggarakan di Palangka Raya.Langkah penguatan digitalisasi

Borneo DECAFEST 2026: Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat digitalisasi daerah melalui sinergi bersama Bank Indonesia dalam ajang Borneo DECAFEST 2026 di Palangka Raya.Komitmen penguatan digitalisasi tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Si

Borneo DECAFEST 2026: Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat digitalisasi daerah melalui sinergi bersama Bank Indonesia dalam rangkaian kegiatan Borneo DECAFEST 2026 yang digelar di Palangka Raya.Komitmen penguatan transformasi digital di daerah ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pe

Festival Literasi Toraja Utara 2026, Bupati Ajak Bangun Budaya Baca

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyelenggarakan agenda Festival Literasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2026 pada Jumat, 13 November 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menggalakkan kembali minat baca masyarakat di seluruh penjuru daerah.Dalam kesempatan tersebut, Bupati Toraja Utar

 

ARTIKEL TERKAIT