KPK Hari Ini Periksa 9 Saksi Terkait Kasus Bupati Bogor Non Aktif, Satu Saksi berstatus Pelajar/Mahasiswa?

JURNALISWARGA.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja keras menelusuri jejak-jejak keterlibatan pihak lain dalam mendalaminya kasus hukum di lingkup pemerintahan kabupaten Bogor yang yang turut menjerat Bupati Bogor dkk, beberapa ASN telah dipanggil KPK sebagai saksi TPK suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Setelah beberapa ASN di periksa, hari ini (Jum’at, 20/5/2022 KPK memanggil 9 Saksi dengan berbagai profesi baik sebagai Sopir, wiraswasta, Direktur Perusahaan, Honorer, Sekretaris Koni, bahkan ada yang berstatus pelajar/Mahasiswa.

Pemeriksaan para saksi dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta guna membongkar kasus Kejahatan Korupsi Mega Proyek Cibinong A Beautiful City yang merugikan keuangan negara. Juma’at (20/5/2022)

Berdasarkan keterangan Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri kepada Jurnaliswarga.id menyebutkan 9 nama yang panggil KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi TPK suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, para saksi untuk dimintai keterangannya terkait Kasus suap Bupati nonaktif Ade Yasin kepada BPK Perwakilan Jawa Barat.

Baca Juga:  Dukung Program KPK Anti Korupsi, Pangdam XIV/Hsn : Kalau Semua Sama, Negara Kita Akan Menjadi Negara Makmur, Sejahtera Dan Berakhlak

“Hari ini Jum’at (20/5/22) KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 tersangka Tsk Ade Yasin dan kawan-kawan,” Ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada Redaksi Media Jurnaliswarga.id

Para saksi diantarnya Sekertaris KONI Kabupaten Bogor menjadi saksi yang menjalani pemeriksaan guna mendalami kasus yang menjerat Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin dkk, serta Staf BPK, selain itu KPK juga memanggil Sopir, Wiraswasta, Direktur Perusahaan Swasta, serta pelajar/Mahasiswa yang dipanggil KPK sebagai Saksi atas Suap BPK Perwakilan Jawa Barat atas laporan keuangan Pemkab Bogor 2021 guna mendapatkan status WTP.

“Para saksi yang dipanggil menjalani pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” Ujarnya.

Baca Juga:  SK DPW Partai Parsindo Jatuh Ke Putra Asli Tulang Bawang Lampung

Menjadi perhatian publik karena dari 9 saksi yang dipanggil ada nama yang masih berstatus pelajar/Mahasiswa, waa publik pasti bertanya kira-kira apa yang diketahui dari kasus yang menjerat Bupati Bogor, demikian juga yang berstatus sebagai sopir ternyata tak luput juga dari pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi.

Ini adalah 9 nama yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama saksi sbb: TANTAN SEPTIAN (Sopir), MUHAMMAD WIJAKSANA alias IMAN (Pegawai Honorer BPK Perwakilan Jawa Barat), KRISNA CANDRA JANUARI alias KRIS (Wiraswasta), PUTRI NUR FAJRINA (Pelajar/Mahasiswa), SUNARYO (Wiraswasta/ Dirut PT KEMANG BANGUN PERSADA), JONARUDIN SYAH (Wiraswasta/ Direktur CV RAIHAN PUTRA), RIEKE ISKANDAR alias AKEW (Sekretaris KONI Kab. Bogor), H. SABRI AMIRUDIN (Direktur PT. SABRINA JAYA ABADI), GENIA KAMILIA SUFIADI (Pelajar/ Mahasiswa).(NR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT