KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp24,3 Miliar untuk Kepentingan Negara

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan negara. Sebanyak dua bidang tanah senilai Rp24,3 miliar diserahkan KPK kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan negara.

Serah terima Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari barang rampasan negara tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Penyerahan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto bersama Kepala Pusat BMN Baloghan Kemhan Gilang Lengkana.

Dua Aset Tanah Bernilai Rp24,3 Miliar

Dua bidang tanah tersebut berada di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Masing-masing memiliki luas 5.077 meter persegi dan 4.924 meter persegi, dengan total nilai mencapai Rp24.307.957.000.

Penyerahan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/MK/KN/2026 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara.

Baca Juga:  KPK Perpanjang Masa Penahanan Tsk Bupati Bogor AY dkk

KPK menjelaskan, aset tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Suryadi Halim alias Tando, terkait proyek multi years pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran 2013/2015.

Menurut KPK, aset tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dikembalikan untuk Kepentingan Publik

Direktur Labuksi KPK Mungki Hadipratikto menegaskan, pemanfaatan aset rampasan negara tidak berhenti pada proses penyitaan dan penetapan status. Aset yang telah dipulihkan harus dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

KPK juga akan melakukan monitoring terhadap aset yang telah diserahterimakan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan aset tercatat sebagai BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan serta digunakan sesuai fungsi dan peruntukannya.

KPK bahkan meminta agar aset tersebut diberi penanda sebagai hasil pemulihan aset dari perkara tindak pidana korupsi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa aset yang berasal dari tindak pidana korupsi pada akhirnya dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Baca Juga:  KPK Periksa 9 Saksi TPK Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemkab Bogor, Ada Nama Kepala Bappeda dan Wakil Direktur RSUD Ciawi

Kemhan Siap Manfaatkan dan Amankan Aset

Kepala Pusat BMN Baloghan Kemhan Gilang Lengkana mengapresiasi langkah KPK dalam memulihkan dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.

Kemhan memastikan aset tersebut akan dicatat dalam sistem administrasi BMN, dijaga dan dimanfaatkan secara optimal. Penandaan secara fisik juga akan dilakukan di lokasi aset.

Gilang menyebut aset tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan satuan Kemhan di wilayah Kodam Imam Bonjol.

Penyerahan ini sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan kerugian dan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat dipulihkan serta memberikan manfaat kembali bagi negara.

KPK menegaskan pengelolaan aset rampasan yang transparan, akuntabel, dan produktif merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi. Dengan demikian, setiap aset hasil kejahatan korupsi dapat kembali memberikan nilai tambah bagi negara sesuai ketentuan hukum.(nR)

Sumber Berita: klik disini>>>> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 11 Agustus 2026.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT