Puan: Perbaiki Tata Kelola Komoditas Pangan untuk Atasi Harga yang Terus Naik

JURNALISWARGA.ID, JAKARTA-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan intervensi terhadap harga komoditas pangan yang terus naik sejak jelang Hari Raya Idul Adha. Harga komoditas pangan yang belum stabil cukup memberatkan masyarakat.

“Kami mendorong Pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok. Tata kelola komoditas pangan harus diperbaiki untuk mengatasi harga-harga yang terus meroket, khususnya harga cabai dan bawang merah,” ungkap Puan, Selasa (12/7/2022).

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) terbaru, harga cabai rawit merah di pasar tradisional di Indonesia mencapai Rp 102 ribu/kg. Bahkan di Jakarta, harga cabai rawit merah hari ini menembus Rp 160 ribu/kg.

Tak hanya cabai, harga bawang merah juga masih mengalami kenaikan menjadi Rp 80 ribu/kg dari sebelumnya Rp 40 ribu/kg dan harga daging ayam ras terus meningkat mencapai Rp39.350/kg atau lebih dari Rp 50 ribu per ekornya. Puan mengatakan harus ada upaya konkrit dari Pemerintah menjaga stabilitas harga pangan usai Idul Adha.

Baca Juga:  Saksikan SAC Indonesia, Presiden Apresiasi Pembinaan Cabang Olahraga Atletik dari Tingkat Daerah

“Harga cabai, bawang merah, daging ayam sudah sebulan lebih naik terus. Dalam beberapa kesempatan ketika saya mengunjungi pasar-pasar tradisional di sejumlah daerah, pedagang dan pembeli mengeluhkan harga-harga yang masih tinggi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Harga cabai yang terus naik pun salah satunya disebabkan karena suplai dari daerah produksi berkurang. DPR meminta Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan sistem supply and demand bahan pangan pokok.

“Dalam mengatasi persoalan ini, dibutuhkan juga koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait sistem logistik bahan pangan,” sebut Puan.

Mantan Menko PMK itu pun menilai operasi pasar perlu digalakkan mencegah adanya praktik-praktik nakal yang memanfaatkan keadaan. Puan menyebut, tingginya berbagai komoditas pangan dapat menyebabkan inflasi yang akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

“Pemerintah selama ini hanya berfokus pada minyak goreng, namun komoditas pangan lainnya tidak mendapat perhatian. Padahal, kenaikan cabai dan bawang sudah terjadi cukup lama,” tegasnya.

Baca Juga:  DSNI Mantapkan Peran Strategis: Dukung Program Presiden Prabowo Revitalisasi Budaya Bangsa

Puan mengatakan, DPR RI akan terus melakukan pengawasan melalui Komisi IV DPR terhadap kenaikan harga komoditas pangan. Di masa reses ini pun, anggota DPR diimbau turun ke pasar-pasar tradisional di dapilnya masing-masing.

“Anggota dewan juga harus mengecek di tingkat petani untuk mengetahui permasalahan yang ada dan membantu mencarikan solusi. Termasuk mematau rantai distribusi dari petani sampai ke konsumen,” ujar Puan.

Di samping itu, DPR mendorong Pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan berbahan baku komoditas impor seperti kedelai dan gandum. Bahan pokok seperti mi dan tahu tempe berpotensi mengalami lonjakan harga karena adanya konflik Rusia dan Ukraina.

“Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok dasar yang mutlak harus diperhatikan pasokannya. Jangan sampai masalah tingginya harga-harga komoditas menyebabkan kelangkaan pangan yang akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat,” tukasnya.

“Kelangkaan pangan maupun kenaikan harga pangan akan memperberat beban hidup masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah di tengah upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19,” imbuh Puan.(NR)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Perubahan APBD Kepri 2026 Disahkan, Pendapatan Naik Rp82,19 Miliar

KEPULAUAN RIAU, JURNALISWARGA.ID - Perubahan APBD Kepri 2026 disahkan. Pendapatan daerah naik Rp82,19 miliar, sedangkan belanja mencapai Rp3,63 triliun. APBD tetap berimbang. Perubahan APBD Kepri 2026 Pengesahan tersebut tercantum dalam informasi Pemprov Kepri pada 23 September 2026. Data yang disam

Perubahan APBD Kepri 2026 Disahkan, Belanja Rp3,63 Triliun

KEPULAUAN RIAU, JURNALISWARGA.ID - Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 disahkan dengan pendapatan daerah yang naik Rp82,19 miliar. Dalam perubahan tersebut, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3,63 triliun dan APBD tetap berimbang. APBD Kepri 2026 dan perubahan

Perubahan APBD Kepri 2026 Disahkan, Pendapatan Naik Rp82,19 Miliar

KEPULAUAN RIAU, JURNALISWARGA.ID - Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 disahkan, dengan pendapatan naik Rp82,19 miliar dan belanja ditetapkan Rp3,63...

Klasemen Medali Asian Games 2026: Indonesia Peringkat ke-20

AICHI-NAGOYA, JURNALISWARGA.ID - Klasemen medali Asian Games 2026 menempatkan Indonesia di peringkat ke-20 setelah kontingen Indonesia mendapat sumbangan satu medali perunggu dari cabang olahraga...

Klasemen Medali Asian Games 2026: Indonesia Peringakat ke-20

AICHI-NAGOYA, JURNALISWARGA.ID - Klasemen medali Asian Games 2026 menempatkan Indonesia di peringkat ke-20 setelah cabang olahraga karate menyumbangkan satu medali perunggu untuk kontingen Indonesia,...

 

ARTIKEL TERKAIT