Proyek Akses Dermaga Pulau Lakkang Kera-kera Unhas terkesan sangat di paksakan ada apa?

Jurnaliswarga.id, Makassar – Pengerjaan proyek jalan akses Dermaga pulau Lakkang Kera-kera Unhas, Kelurahan Lakkang menuai protes warga.

Pemilik lahan menolak dilanjutkanya proyek tersebut lantaran dirinya tidak tau menahu adanya proyek pemerintah tersebut.berdasarkan penuturan salah satu warga atas nama dg.labbang yang sempat kami mintai keterangannya mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah di libatkan pak, bahkan saya kaget tiba-tiba melihat ada sejumlah orang di lokasi milik saya melakukan pekerjaan pondasi untuk jalan akses Dermaga,” ujar warga kepada media.

“Terus terang pak, hak saya di rampas oleh pihak terkait. Harusnya ada penyampaian atau sosialisasi bagaimana dengan lahan ta bisa tidak atau seperti apa,” harapnya.dari pihak pemerintah terkait.

Baca Juga:  Karya Bhakti Dan Komsos Bersama Lurah Padaleu, Babinsa Koramil 1417-11/Poasia Ajak Rawat Kebersihan Sekolah

Nah dengan adanya pengerjaan ini, kami sebagai warga merasa seolah-olah tidak dihargai sebagai pemilik lahan.

Berdasarkan hasil penelusuran oleh team investigasi beberapa media di lapangan pelaksana dan pemilik lahan sepakat tidak melanjutkan pekerjaan sebelum adanya titik terang.

Usai pemilik lahan dan perwakilan pekerja sepakat untuk tidak di lanjutkan, beberapa tim media menelusuri informasi tentang proyek tersebut ke kantor kelurahan.berdasarkan keterangan dari pak lurah lakkang yang kami temui di Warkop RR jl.AR.Hakim mengatakan proyek itu adalah hasil dari musrembang Namun dari papan informasi proyek di situ tercatat reses oleh salah satu wakil rakyat DPRD kota Makassar yakni Rudianto Lallo SH.yang sekarang ini menjabat sebagai ketua DPRD kota makasaar.jadi ada dua keterangan yang berbeda.ada apa?

Baca Juga:  QUO VADIS SMART ASN DIERA GLOBALISASI

Diketahui, proyek pengerjaan ini di bawah kewenangan pemerintah kota Makassar Dinas Pekerjaan Umum Jalan Lingkungan tahun Anggaran 2022. Jl. Akses Dermaga Pulau Lakkang Kera-kera Unhas, Kel. Lakkang (Ress) menggunakan dana APBD,
Penyedia Jasa CV Kartika, Konsultan CV Maelo Primajaya, terhitung tanggal mulai 24 Oktober dan jangka waktu 60 hari Kalender.

Berdasarkan dari papan informasi proyek pengerjaan proyek tersebut sudah melewati batas yang telah di tentukan oleh dinas PU kota Makassar.

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Pemkab Bogor Perkuat Tata Kelola Perizinan, Bupati Rudy Susmanto Dorong Investasi dan PAD 2026

Rudy Susmanto Perkuat Tata Kelola Perizinan untuk Dukung Pembangunan dan Tingkatkan PAD CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat tata kelola perizinan sebagai langkah...

Pemkab Bogor Siapkan Pusat Layanan Haji Terpadu, Rudy Susmanto Perkuat Pelayanan Jamaah

Rudy Susmanto Tegaskan Komitmen Terus Tingkatkan Pelayanan HaJI CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji. Bupati...

Indonesia Business Forum 2026 Dorong Peluang Investasi di Sumatra Utara 2026

JURNALISWARGA.ID. Hong Kong, Republik Rangkat Tiongkok — KJRI Hong Kong menyelenggarakan Indonesia Business Forum 2026, pada Senin (13/4), mempromosikan Sumatra Utara sebagai destinasi potensial...

Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah, Irjen Kemhan Terima Audiensi DPRD Tulang Bawang 2026

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) Letjen TNI Rui F.G.P. Duarte, mewakili Menteri Pertahanan Republik Indonesia, menerima audiensi pimpinan DPRD Kabupaten...

Dukcapil Singkawang Dapat Suntikan Semangat, Dirjen Teguh Dorong Transformasi Layanan Adminduk

Singkawang, Jurnaliswarga.id — Di tengah pendampingan kegiatan jemput bola layanan Adminduk di Bengkayang pada 15-17 April 2026, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Muhammad...

 

ARTIKEL TERKAIT