Ketua Umum BPI KPNPA RI Minta Kapolda Metro Jaya Mundur Jika Gagal Tuntaskan Kasus Firli-Alex Marwata

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, memberikan dukungan dan apresiasi kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, terkait komitmennya untuk menuntaskan kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Karyoto menyebut bahwa penyelesaian kedua kasus ini merupakan tanggung jawab besar yang harus ia selesaikan.

“Insyaallah semuanya, termasuk Pak Firli, nanti segera kita selesaikan, utang saya itu,” ungkap Karyoto di Polda Metro Jaya pada Jumat (11/10/2024).

Namun, Tubagus menegaskan bahwa janji Kapolda Metro Jaya ini harus benar-benar ditepati. “Ini bukan sekadar janji kosong, masyarakat menaruh harapan besar pada ketegasan Kapolda dalam menuntaskan kasus Firli. Jika tidak, Kapolda harus berani mundur,” tegas Tubagus.

Kasus Firli yang Tak Kunjung Selesai

Menurut Tubagus, kasus yang menjerat Firli Bahuri sebagai tersangka sudah berjalan lebih dari satu tahun namun belum juga dituntaskan. Ia meragukan kemampuan Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan kasus Alex Marwata jika penyelesaian kasus Firli saja masih tertunda.

Baca Juga:  PT BSS Gelar Upacara HUT RI Ke-79 Tahun

“Komitmen Kapolda harus diuji. Jika tidak bisa menuntaskan kasus Firli, Irjen Karyoto harus mundur dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya,” tegas Tubagus Sukendar.

Tiga Kasus yang Menjerat Firli Bahuri

Firli Bahuri terlibat dalam tiga perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kasus pertama adalah dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), di mana Firli telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Firli juga terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, terkait pertemuannya dengan pihak yang beperkara. Kasus tersebut kini sudah naik ke tahap penyidikan.

Baca Juga:  Rahmad Sukendar Desak Pengusutan Tuntas Kasus Sertifikat Pagar Laut: "Bongkar Mafia di BPN!"

Firli Bahuri sebelumnya membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. “Saya tidak pernah melakukan pemerasan, gratifikasi, atau suap,” kata Firli dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11). Ia juga menyebut tidak ada benda sitaan yang ditemukan di rumahnya saat digeledah oleh polisi.

Koordinasi dengan Dewas KPK Sebelum Periksa Alex Marwata

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, memastikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas KPK sebelum memeriksa Alexander Marwata terkait kasus ini. Proses hukum yang transparan dan profesional menjadi harapan masyarakat dalam penyelesaian kasus ini.

Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL mencuat saat KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. SYL sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan TPPU. Ia diduga menerima setoran sebesar USD 4.000 hingga 10.000 setiap bulan dari bawahannya selama menjabat.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT