Ratusan Aktivis Gelar Aksi di Kedubes AS, Tolak Solusi Dua Negara dan Kutuk Genosida Gaza

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Ratusan aktivis dan simpatisan yang tergabung dalam Komite Solidaritas Palestina dan Yaman (KOSPY) menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, siang ini 19/10. Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan solidaritas dengan perjuangan kemerdekaan Palestina sekaligus mengecam Israel dan Amerika Serikat atas genosida yang berlangsung selama lebih dari dua tahun di Gaza.

Selain menyatakan dukungan dan kecaman, aksi tersebut juga secara tegas menolak wacana “Two State Solution” atau solusi dua negara. Solusi yang diusung oleh sejumlah negara, termasuk Pemerintah Indonesia, dinilai justru membuka pintu bagi pengakuan terhadap penjajahan Israel atas bangsa Palestina.

Pernyataan sikap resmi KOSPY yang diterima redaksi memuat enam poin utama:

Baca Juga:  Uji Materiil UU Pemilu Dilayangkan, Bacapres Terancam Gagal Melenggang 2023

1. Mengutuk Penjajahan dan Genosida: Aksi ini mengutuk keras penjajahan dan genosida oleh entitas Zionis Israel selama lebih dari 77 tahun atas bangsa Palestina, yang disebut sebagai “noda sejarah kemanusiaan dan HAM.” Mereka menyerukan agar entitas tersebut dibubarkan.
2. Menuntut Penghentian Pelanggaran: KOSPY menuntut dihentikannya 37 jenis pelanggaran yang dinyatakan terus dilakukan Zionis pasca-berlakunya gencatan senjata di Gaza.
3. Menolak Sikap Presiden: Aksi ini secara khusus menolak wacana pengakuan atau legitimasi keberadaan Israel yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sikap pemerintah dinilai bertentangan dengan ideologi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menolak Normalisasi: KOSPY menegaskan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel adalah haram dan merupakan bentuk pengkhianatan atas kemanusiaan, moralitas, agama, HAM, serta menciderai kedaulatan Indonesia. Mereka mendukung sikap konsisten rezim pemerintahan sebelumnya dalam membela Palestina.
5. Mengutuk Agresi ke Lebanon: Aksi ini juga mengutuk agresi Zionis Israel ke Lebanon yang dinilai mengganggu stabilitas perdamaian dan berpotensi memicu eskalasi serta peperangan yang lebih luas.
6. Mengecam Negara Pendukung dan Dorong BDS: KOSPY mengecam sikap hipokrisi negara-negara Barat dan Arab yang dianggap mendukung penjajahan Israel. Sebagai langkah nyata, mereka mendorong perluasan gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) untuk melawan kolonialisme modern.

Baca Juga:  Peringati Hari UMKM Nasional, Komunitas UNK Dorong Transformasi Digital 2023

Aksi berlangsung tertib dan diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kedubes AS terkait unjuk rasa tersebut.(Red)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Prof. Henry Desak Penegakan Hukum Utamakan Pembinaan, Bukan Penjara 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyerukan agar penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan administratif tetap mengedepankan keadilan, proporsionalitas,...

Tubagus Rahmad Sukendar, Tokoh Banten yang Konsisten Mengawal Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Anggaran Negara

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Nama Tubagus Rahmad Sukendar, yang akrab disapa Kang Tb Sukendar, dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Banten yang selama lebih dari...

Ketua APUDSI Kabupaten Bogor Apresiasi Penjaringan Calon BPD 2026

TAMANSARI, JURNALISWARGA.ID — Partisipasi masyarakat dalam proses penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Kesejahteraan Daerah Asosiasi Pelaku Usaha...

Perkuat Kolaborasi Layanan Kesehatan, IHC RS Pertamina Prabumulih Terima Kunjungan RS Muhammadiyah Palembang.

PRABUMULIH – RS Pertamina Prabumulih terus memperkuat jejaring dan kolaborasi dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat....

BPI KPNPA RI Soroti Penegakan Hukum di Kabupaten Bogor 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor menyoroti perkembangan penegakan hukum di Kabupaten...

 

ARTIKEL TERKAIT