BPI KPNPA RI Minta Yudian Wahyudi Kepala BPIP DiCopot Dari Jabatan 2024

Jakarta,Jurnaliswarga.id – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI) Tubagus Rahmad Sukendar Mengecam keras terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan beragama Islam yang bertugas pada peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun Jum’at (16/8/2024)

Tebe Sukendar melihat adanya motif tersembunyi dari BPIP terkait dugaan pelarangan jilbab itu sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais

“Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama, dan jangan ada yang bermain main diranah ini karena masyrakat juga sudah mengetahui ada pihak pihak tertentu yang secara sengaja bermain diranah agama dan ini sangat sensitif ” jangan buat umat marah ” ujar Tebe Sukendar dalam kesempatan wawancara dengan awak media di Kantor BPI KPNPA RI Jakarta Barat.

Baca Juga:  Rahmad Sukendar Desak Presiden Segera Ganti Kapolri dan Rombak SDM Polri dari Pengaruh Boneka Kekuasaan
Ketum BPI Kang Tebe Sukendar Minta Benny Ramdhani Jangan Asal Jeplak Bicara Lempar Bola Panas
Ketua Umum BPI KPNPA RI Tubagus Suhendar

Bila larangan jilbab bagi Paskibraka Nasional itu benar diberlakukan, Tebe Sukendar mendesak segera dicabut.

Dia juga menambahkan jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Ia menyarankan para peserta Paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab sebaiknya pulang saja.

“Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya,” ujarnya.

Kang Tebe Sukendar juga meminta Julian Wahyudi selaku Ketua BPIP dicopot dari jabatan nya

Baca Juga:  Bupati Bogor Perkuat Konektivitas, Empat Ruas IJD Jadi Prioritas 2026

Sebelumnya terdapat kabar dugaan pasukan Paskibraka 2024 yang perempuan beragama Islam mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet.

Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab.

CNNIndonesia.com menghubungi anggota Dewan Pengarah BPIP Amin Abdullah dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo terkait kabar ini. Namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini ditayangkan.

Tulisan ini merupakan bagian dari Fokus:
“Larangan Jilbab Paskibraka”
Belasan anggota Paskibraka nasional 2024 diduga dilarang menggunakan jilbab. Sebanyak 18 anggota paskibraka disebut melepas jilbab saat pengukuhan.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT