Home / Jakarta

Sabtu, 17 Desember 2022 - 20:34 WIB

Empat Arahan Presiden Jokowi dalam Konsolidasi Nasional Bawaslu

Jakarta, (MGA) – Presiden Joko Widodo menekankan sedikitnya empat arahan saat menyampaikan sambutan pada acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Sabtu, 17 Desember 2022. Arahan pertama, Presiden meminta agar Bawaslu memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran.

“Harus dipetakan. Pusat memetakan, provinsi memetakan, Bawaslu di kabupaten/kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” ujar Presiden.

Arahan kedua, Presiden meminta agar Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan. Presiden menegaskan bahwa Bawaslu jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, serta pasif menunggu pengaduan. Menurutnya, Bawaslu harus sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. “Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden berharap Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Menurutnya, Bawaslu juga harus punya indeks kerawanan pemilu. Presiden juga merespons baik rencana Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang akan meningkatkan pengawasan terkait pemilu di media sosial (medsos) karena menurutnya medsos kerap menjadi ajang menyebarkan isu atau memanas-manasi masyarakat.

Baca Juga:  Jaksa Agung Nya Tegas Dalam Sikat Korupsi, Tetap Saja Ada Jaksa Nakal ; BPI KPNPA RI Minta Pengawasan Kejagung Di Tingkatkan 2023

“Saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isu ini, medsos pasti enggak ada yang lain,” lanjutnya.

Kepala Negara juga menekankan bahwa salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks. Untuk itu, Presiden mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai hal tersebut dan harus segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” tegasnya.

Arahan ketiga, Presiden meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum. Bawaslu juga diminta agar merespons dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas, memegang teguh integritas, dan melakukannya secara adil dan tidak memihak.

Baca Juga:  SIKAP NETRAL DITJEN BIMAS KRISTEN ATAS KONFLIK INTERNAL KGBI ADALAH SOLUSI

“Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu, tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was pemilu yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa? ingar bingar pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali, harus ingar bingar pemilunya. Jangan sampai kita mengadakan pemilu senyap, kelihatan enggak ada apa-apa, ya enggak benar juga. Menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dan disosialisasikan,” paparnya.

Arahan keempat, Presiden mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Presiden juga meminta agar Bawaslu menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik politik uang, ini hati-hati banyak kejadian mengenai ini. Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada … Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” pungkasnya.

Editor. : Nimbrod Rungga
Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Share :

Baca Juga

Jakarta

Garda Garuda KITA Resmi Dibentuk, Camelia Lubis: Ruang Positif bagi Para Pemuda Negeri

Jakarta

Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani Puji Olahan Laut UMKM Banyuwangi, Bupati Siap Genjot Hilirisasi Tangkapan Nelayan
Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Amonium Nitrat, Dorong Kemandirian Pangan Indonesia 2024

Jakarta

Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Amonium Nitrat, Dorong Kemandirian Pangan Indonesia 2024

Jakarta

Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Peluncuran Buku ‘Perang Rusia Vs Ukraina. Perspektif Intelijen Strategis’ 2023

Jakarta

Kang Tebe Sukendar ; Jika Ada Yang Janggal Tewas Nya Ajudan Kapolda Kaltara ,Segera Saja Propam Polri Diturunkan Untuk Ungkap Fakta Yang Sebenarnya Terjadi 2023

Jakarta

Sekjen Markas Besar Laskar Merah Putih Mengingatkan Bahwa Ketum Yang Sah adalah Ade Effil Manurung, SH dan Sekjen Neneng A Tury, SH

Jakarta

FOREDER Dirikan Dapur Umum Untuk PPKM dan Pasok Kebutuhan Warga yang Isoman

Jakarta

Ketua Umum IMI Bamsoet Dukung Indonesia Auto Speed Festival 2023
Lewat ke baris perkakas