GeMOI Centre: RUU POLRI Perlu Revisi, Fokus pada Usia Pensiun dan Kesejahteraan Anggota

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU POLRI) yang diinisiasi oleh DPR RI saat ini tengah menuai perhatian dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk GeMOI Centre (Gerakan Muliakan Orang Indonesia). Lembaga ini sangat mendukung upaya masyarakat dalam memberikan masukan untuk pembuatan atau revisi undang-undang. Sebagai negara demokrasi, setiap kebijakan dan aturan hukum haruslah membawa kemanfaatan bagi rakyat. Rabu (3/7/2024)

GeMOI Centre menyoroti bahwa POLRI merupakan salah satu obyek vital dalam upaya peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Dengan peran sentralnya dalam menjaga tatanan sosial dan hukum, POLRI diharapkan mampu menegakkan keadilan sehingga tercipta kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Namun, berbagai masalah dalam sistem penegakan hukum saat ini memerlukan kerja keras dan partisipasi masyarakat untuk memperbaikinya.

GeMOI Centre menekankan pentingnya menunda pasal-pasal dalam RUU POLRI yang berpotensi tumpang tindih dengan fungsi lembaga negara lain, seperti TNI, BIN, dan BSSN. Hal ini dianggap bisa menimbulkan disharmoni dan konflik tugas antar lembaga. Sebaliknya, pasal yang menyegerakan usia pensiun dan kesejahteraan anggota POLRI dianggap sangat mendesak untuk diwujudkan.

Baca Juga:  PDIP Siap Kawal Pemilu Damai 2024 Tanpa Identitas Politik

GeMOI Centre: RUU POLRI Perlu Revisi, Fokus pada Usia Pensiun dan Kesejahteraan AnggotaDr. Yusuf Warsim dari KOMPOLNAS mengusulkan agar POLRI diberikan kewenangan lebih dalam bidang siber dan kesetaraan hak dengan aparatur negara lainnya terkait batas usia pensiun. Usulan ini didukung oleh akademisi hukum yang menekankan pentingnya pemahaman keamanan di era kekinian yang melibatkan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang.

Laksdya TNI (Purn) Sulaeman Pontoh dan Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, SE, MM, MBA juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tambahan kewenangan POLRI dalam menangani keamanan yang berasal dari luar negeri. Mereka menilai konsep keamanan ini seharusnya menjadi tanggung jawab TNI dan bukan POLRI.

Baca Juga:  Seorang Pria Meninggal Dunia Usai Tetlibat Perkelahian, Pihak Kepolisian Gelar Penyelidikan 2023

GeMOI Centre mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Hukum yang adil adalah fondasi negara yang demokratis dan sejahtera. Oleh karena itu, RUU POLRI perlu direvisi dengan melibatkan partisipasi publik dan akademisi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan agar undang-undang tersebut benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

GeMOI Centre berharap Presiden Jokowi tidak mengirim RUU POLRI ke DPR RI sebelum adanya partisipasi publik yang memadai. Fokus utama saat ini adalah menyegerakan pasal mengenai perpanjangan usia pensiun dan kesejahteraan anggota POLRI untuk meningkatkan kualitas hidup mereka yang telah mengabdikan diri kepada negara.

Dengan adanya diskusi publik ini, diharapkan RUU POLRI dapat disusun dengan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta para anggota POLRI.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT