Komisi III DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Jampidsus, BPI KPNPA RI Desak Penuntasan Kasus Korupsi

Jakarta, (JURNALISWARGA.ID) 6 Maret 2025 – Komisi III DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, pada Rabu (5/3/2025). Rapat yang berlangsung di ruang Komisi III gedung MPR/DPR/DPD RI ini digelar secara tertutup dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Rano Al Fath.

Menurut Rano, rapat tersebut dilakukan secara tertutup karena membahas sejumlah kasus yang masih dalam tahap penyidikan dan penyelidikan. “Kami meminta persetujuan anggota, dan disepakati bahwa rapat ini dilakukan tertutup mengingat ada perkara yang masih dalam proses hukum,” ujarnya.

Baca Juga:  BPI KPNPA RI Desak Amran Sulaiman Tindak Tegas Mafia Calo di Kementan

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat dan Pengusaha Nasional Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, mendesak Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk menindaklanjuti sejumlah kasus korupsi yang dinilai berjalan lambat.

“Kami meminta agar kasus korupsi di Kabupaten Lingga segera dituntaskan karena proses hukumnya berjalan lambat di Kejaksaan Negeri Lingga,” kata Rahmad dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (6/3/2025).

Baca Juga:  Ketua Umum BPI KPNPA RI Desak Pengesahan UU Perampasan Aset: "Solusi Efektif Memberantas Korupsi"

Selain itu, ia juga menyoroti dugaan korupsi di PT Kokalum Inalum, Sumatera Utara, yang menurutnya masih mandek di Kejaksaan Tinggi Sumut. “Kami meminta kasus ini diusut secara transparan agar masyarakat mengetahui perkembangannya,” tambahnya.

Tak hanya itu, Rahmad juga mendesak Jampidsus melakukan supervisi untuk mengusut kasus korupsi Berjamaah terkait pembuatan sertifikat tanah adat kaum Maboet MKW Yusuf yang diduga melibatkan sejumlah pihak. “Kami berharap kasus ini segera diungkap Kejaksaan Negeri Padang agar kejelasannya dapat diketahui oleh publik,” tutupnya. (nR)

Trending Topic

2 Comments

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

BPI KPNPA RI: WTP Bukan Jaminan Kabupaten Bogor Bersih Korupsi 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh serta-merta dijadikan ukuran bahwa sebuah daerah telah bersih dari...

Mukhlis Basri Koordinasi BMKG-Basarnas, Warga Lampung Diminta Siaga 2026

BANDAR LAMPUNG, JURNALISWARGA.ID – Anggota DPR RI Komisi V, Drs. H. Mukhlis Basri, meminta masyarakat di Provinsi Lampung tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan menyusul...

Prof. Henry Desak Penegakan Hukum Utamakan Pembinaan, Bukan Penjara 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyerukan agar penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan administratif tetap mengedepankan keadilan, proporsionalitas,...

Tubagus Rahmad Sukendar, Tokoh Banten yang Konsisten Mengawal Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Anggaran Negara

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Nama Tubagus Rahmad Sukendar, yang akrab disapa Kang Tb Sukendar, dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Banten yang selama lebih dari...

Ketua APUDSI Kabupaten Bogor Apresiasi Penjaringan Calon BPD 2026

TAMANSARI, JURNALISWARGA.ID — Partisipasi masyarakat dalam proses penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Kesejahteraan Daerah Asosiasi Pelaku Usaha...

 

ARTIKEL TERKAIT