JAKARTA, Jurnaliswarga.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta mempersiapkan Jakarta Utara menjadi percontohan nasional pengelolaan sampah setelah Jakarta ditunjuk untuk menjalankan rencana strategis tersebut oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, menyambut baik rencana tersebut dan meminta agar Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi baik kepada warga maupun pelaku-pelaku usaha di ibu kota.
”Kami mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menjadikan Jakarta Utara sebagai percontohan dalam pengelolaan sampah di Jakarta. Kebijakan tersebut harus disertai sosialisasi kepada masyarakat agar mereka bisa terlibat secara optimal dalam mengatasi masalah sampah yang akut di ibu kota,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/2/2025).
Jakarta punya masalah akut dengan sampah. Salah satunya, hal itu diakibatkan oleh kurangnya tempat pembuangan sampah seperti di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang telah mencapai kapasitas maksimal pada tahun 2021 lalu.
Sementara itu, sampah yang dihasilkan oleh ibu kota terus mengunung. Selama periode 2019-2022, Jakarta menghasilkan 11,25 juta ton sampah. Sekarang, timbunan sampah yang sudah tinggi itu ditambah dengan 7.500 ton sampah baru setiap harinya.
Josephine menilai keterlibatan warga dalam pengolahan sampah menjadi penting karena Pemprov DKI Jakarta berencana melibatkan mereka dalam upaya tersebut.
“Pemprov DKI Jakarta ingin mengoptimalkan penggunaan bank sampah dalam rencananya. Kemudian, mereka juga meminta agar warga memilah sampah mereka sebelum dikirim ke TPS secara mandiri. Semua itu akan sulit terwujud kalau warga tidak diberikan sosialisasi hingga menunjukkan sikap kooperatif dengan Pemprov DKI dalam pelaksanaan rencana ini,” sambungnya.
Menurut Josephine, warga masih perlu dijelaskan perbedaan jenis-jenis sampah dan mengapa harus dibuang secara terpisah.
“Pemilahan sampah masih jadi masalah. Tidak sedikit warga masih membuang sampah secara sembarangan meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan tempat pembuangan yang memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Hal seperti ini masih perlu dijelaskan lagi oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.
Tidak lupa, Josephine juga mengingatkan soal penundaan penarikan retribusi sampah sebelum sosialisasi kepada masyarakat sudah dilaksanakan secara memadai.
“Kami juga ingin menyoroti masalah retribusi sampah yang kemarin sempat menjadi kontroversi. Terkait dengan ini, Pemprov DKI harus mengencarkan sosialisasi agar masyarakat tidak terkejut di kemudian hari. Warga harus mengetahui besarannya terlebih dahulu dan alasan rasional di baliknya, serta apa keuntungan yang akan mereka dapatkan dari pembayaran retribusi tersebut,” katanya.
“Lebih lanjut, apakah ada insentif atau pengurangan retribusi hingga nol bagi warga yang berhasil mengurangi sampahnya sendiri,” lanjutnya.
Sembari melakukan sosialisasi, Josephine juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesiapan mereka dalam mengolah sampah.
“Pemprov DKI Jakarta juga harus menambah jumlah tempat-tempat sampah yang dipisahkan berdasarkan jenisnya di ruang publik. Kemudian, mereka juga harus memastikan truk yang tersedia mengakomodasi keperluan untuk memilah sampah lagi sebelum sampai ke TPS atau TPST,” tegasnya.
Ia berharap bahwa kolaborasi antara warga dan Pemprov DKI Jakarta bisa mengurangi dampak limbah dengan mengolah sebanyak mungkin sampah yang bisa didaur ulang.
“Semoga dengan bergotong royong, Pemprov dan warga DKI Jakarta bisa mengatasi permasalahan sampah di Jakarta secara lebih optimal lagi,” tandasnya.(Red)
