Jakarta, Jurnaliswarga.id – Pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia oleh pihak Istana usai melontarkan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto menuai kritik keras.
Ketua Umum BPIKPNPA RI, Rahmad Sukendar, menilai tindakan tersebut sebagai kemunduran demokrasi sekaligus tamparan bagi kebebasan pers di Indonesia.
“Ini sangat memalukan di era keterbukaan informasi publik. Wartawan bekerja berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan selera pejabat. Kalau hanya karena satu pertanyaan lalu wartawan dibatasi, ini jelas tanda pemerintah sedang alergi kritik,” tegas Rahmad, Minggu (28/9).
Rahmad menekankan, pers adalah pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Apabila ruang gerak wartawan dibungkam, masyarakat akan kehilangan akses terhadap informasi yang jujur, berimbang, dan kritis.
“Kalau pejabat tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Sikap seperti ini tidak hanya merugikan insan pers, tetapi juga merugikan masyarakat luas yang punya hak untuk tahu. Tindakan itu justru menunjukkan watak kekanak-kanakan dan tidak siap menerima koreksi,” sambungnya.
Lebih jauh, Rahmad mendesak agar Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden segera mengembalikan kartu liputan yang dicabut serta memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Ia juga mengingatkan agar praktik pembungkaman pers tidak lagi terjadi di kemudian hari.
“Presiden dan para pejabat harus ingat, tanpa kebebasan pers, demokrasi akan lumpuh. Jangan sampai Indonesia kembali ke zaman di mana pers dibungkam. Kita harus melangkah maju, bukan mundur,” pungkas Rahmad.(Red)