Kang Tebe Sukendar Tantang Bahlil Lahadalia untuk Ungkap Identitas “Raja Jawa”

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Ketua Umum DPP Paquron Singandaru Karuhun Banten Indonesia (PSKBI), Kang Tebe Sukendar, secara tegas menantang Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk mengungkap identitas sosok “Raja Jawa” yang disebut dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Rabu, 21 Agustus 2024.

Dalam pidatonya, Bahlil melontarkan pernyataan yang memicu kontroversi, “Kita harus lebih paten lagi. Soalnya, Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita.” Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat, dan Kang Tebe Sukendar mendesak Bahlil untuk tidak menyembunyikan siapa yang dimaksud dengan “Raja Jawa” tersebut.

“Kita semua berhak tahu siapa yang dimaksud Bahlil sebagai ‘Raja Jawa’. Jangan buat masyarakat bingung dengan pernyataan yang tak jelas,” ujar Kang Tebe dengan tegas saat diwawancarai, Sabtu (24/08/2024).

Baca Juga:  Tiga Tahun Kepemimpinan Bupati Arif Sugiyanto, Kebumen Berhasil Raih 58 Penghargaan Tingkat Nasional

Kang Tebe Sukendar Tantang Bahlil Lahadalia untuk Ungkap Identitas “Raja Jawa”

Kang Tebe mengingatkan bahwa pernyataan yang ambigu di tengah situasi sosial-politik yang sensitif saat ini bisa memicu keresahan. Ia menuntut Bahlil untuk berbicara secara terbuka dan menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksudnya, agar tidak ada spekulasi yang meresahkan.

“Jika Bahlil ingin memberikan peringatan, seharusnya dia berani menyebut siapa ‘Raja Jawa’ itu. Jangan setengah-setengah,” lanjut Kang Tebe.

Menanggapi polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan tegas menolak relevansi istilah “Raja Jawa” dengan situasi saat ini. “Raja Jawa itu urusan masa lalu, bukan sekarang,” kata Airlangga pada Kamis (22/08/2024).

Baca Juga:  Menjadi Berkat Bagi Orang Lain

Kang Tebe Sukendar Tantang Bahlil Lahadalia untuk Ungkap Identitas “Raja Jawa”

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh, menyerahkan interpretasi sepenuhnya kepada publik. “Itu pernyataan politik dalam konteks partai. Silakan masyarakat menafsirkan sendiri,” ujar Hasan di Istana Kepresidenan.

Politisi senior Partai Golkar, Idrus Marham, menyebut pernyataan Bahlil hanya sebagai guyonan politik yang tidak mewakili sikap resmi partai. “Jangan disamakan pernyataan politik dengan candaan,” kata Idrus.

Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, enggan menanggapi lebih lanjut. “Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan ‘Raja Jawa’ dalam pidato itu,” kata Sultan saat menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Yogyakarta. (Red/nR)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

KPK Bangun Jejaring Pemuda Antikorupsi, 50 Peserta dari 21 Provinsi

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat strategi pencegahan korupsi dengan melibatkan generasi muda melalui program Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) 2026 bertajuk...

Plh BGN Lantik 5 Pejabat Tinggi Madya, Perkuat Program Gizi Nasional

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan melalui pelantikan lima Pejabat Tinggi Madya di lingkungan BGN, Plh...

Pemkab Kolaka Perkuat Koperasi Modern untuk Dorong Ekonomi Daerah 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menegaskan komitmennya memperkuat gerakan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,...

Bupati Kolaka Dorong Sinergi Eksekutif-Legislatif Percepat Pembangunan 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Bupati Kolaka H. Amri, S.STP., M.Si. mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dan DPRD untuk mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan...

KPK OTT Bupati Lombok Barat, Dugaan Korupsi Proyek Rp17,9 Miliar

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa...

 

ARTIKEL TERKAIT