Kang Tebe Sukendar Tantang Bahlil Lahadalia untuk Ungkap Identitas “Raja Jawa”

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Ketua Umum DPP Paquron Singandaru Karuhun Banten Indonesia (PSKBI), Kang Tebe Sukendar, secara tegas menantang Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk mengungkap identitas sosok “Raja Jawa” yang disebut dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Rabu, 21 Agustus 2024.

Dalam pidatonya, Bahlil melontarkan pernyataan yang memicu kontroversi, “Kita harus lebih paten lagi. Soalnya, Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita.” Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat, dan Kang Tebe Sukendar mendesak Bahlil untuk tidak menyembunyikan siapa yang dimaksud dengan “Raja Jawa” tersebut.

“Kita semua berhak tahu siapa yang dimaksud Bahlil sebagai ‘Raja Jawa’. Jangan buat masyarakat bingung dengan pernyataan yang tak jelas,” ujar Kang Tebe dengan tegas saat diwawancarai, Sabtu (24/08/2024).

Baca Juga:  Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu, AP.,M.Si Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2024

Kang Tebe Sukendar Tantang Bahlil Lahadalia untuk Ungkap Identitas “Raja Jawa”

Kang Tebe mengingatkan bahwa pernyataan yang ambigu di tengah situasi sosial-politik yang sensitif saat ini bisa memicu keresahan. Ia menuntut Bahlil untuk berbicara secara terbuka dan menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksudnya, agar tidak ada spekulasi yang meresahkan.

“Jika Bahlil ingin memberikan peringatan, seharusnya dia berani menyebut siapa ‘Raja Jawa’ itu. Jangan setengah-setengah,” lanjut Kang Tebe.

Menanggapi polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan tegas menolak relevansi istilah “Raja Jawa” dengan situasi saat ini. “Raja Jawa itu urusan masa lalu, bukan sekarang,” kata Airlangga pada Kamis (22/08/2024).

Baca Juga:  BPI KPNPA RI Apresiasi Langkah Cepat Polda Riau Tindak Lanjuti Dugaan Pemerasan oleh Oknum Polsek Rumbai Pesisir

Kang Tebe Sukendar Tantang Bahlil Lahadalia untuk Ungkap Identitas “Raja Jawa”

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh, menyerahkan interpretasi sepenuhnya kepada publik. “Itu pernyataan politik dalam konteks partai. Silakan masyarakat menafsirkan sendiri,” ujar Hasan di Istana Kepresidenan.

Politisi senior Partai Golkar, Idrus Marham, menyebut pernyataan Bahlil hanya sebagai guyonan politik yang tidak mewakili sikap resmi partai. “Jangan disamakan pernyataan politik dengan candaan,” kata Idrus.

Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, enggan menanggapi lebih lanjut. “Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan ‘Raja Jawa’ dalam pidato itu,” kata Sultan saat menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Yogyakarta. (Red/nR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT