Dugaan Hilangnya Kali Ciputat, Rahmad Sukendar Desak Kejaksaan Bertindak Tegas 2026

Tangerang Selatan, Jurnaliswarga.id — Dugaan hilangnya aliran Kali Ciputat di kawasan Bintaro Xchange menuai sorotan serius. Ketua Umum BPIKPNPARI, Rahmad Sukendar, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk segera mengusut dugaan tersebut secara transparan dan menyeluruh.

Rahmad menegaskan, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai isu sepele. Selain menyangkut kepentingan publik, dugaan hilangnya aliran sungai juga berpotensi berkaitan dengan pelanggaran tata ruang dan kerusakan lingkungan yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Jika benar Kali Ciputat hilang atau dialihkan tanpa dasar hukum yang jelas, maka ini harus diusut tuntas. Kejaksaan jangan diam, harus turun langsung melakukan penyelidikan,” tegas Rahmad, Rabu (22/4/2026).

Baca Juga:  Puan: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Dipercaya Publik

Dugaan Hilangnya Kali Ciputat, Rahmad Sukendar Desak Kejaksaan Bertindak Tegas 2026Menurutnya, sungai merupakan aset negara yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap bentuk pengalihan, perubahan fungsi, hingga dugaan penghilangan aliran harus melalui prosedur hukum yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rahmad juga mengingatkan adanya potensi pelanggaran hukum dalam kasus ini, termasuk kemungkinan penyalahgunaan kewenangan maupun keterlibatan kepentingan korporasi tertentu.

“Jangan sampai ini menjadi preseden buruk. Lingkungan dikorbankan demi kepentingan tertentu. Kalau ada pelanggaran, siapapun yang terlibat harus diproses hukum,” lanjutnya.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan terhadap aset negara dan kepentingan publik. Karena itu, Rahmad meminta agar tidak ada keraguan dalam mengambil langkah tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran.

Baca Juga:  Munas I Terpilih Rianto Pakpahan Sebagai Ketum Punguan Pomparan Pakpahan Sigodang Pohul

Selain mendesak penegakan hukum, Rahmad juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan. Ia mendorong warga yang memiliki informasi atau bukti terkait dugaan ini agar segera melaporkannya kepada pihak berwenang.

BPIKPNPARI, lanjutnya, siap melakukan investigasi independen dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna mengungkap fakta sebenarnya di balik dugaan hilangnya aliran Kali Ciputat.

“Ini bukan hanya soal sungai, tapi soal keadilan dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Negara tidak boleh kalah,” pungkas Rahmad.

(Redaksi Jurnaliswarga.id)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT