Front Mahasiswa Malut Bersatu Desak Mabes Polri Segera Panggil dan Periksa Anak Perusahan Harita Group

Jurnaliswarga.id, Jakarta – Front Mahasiswa Maluku Utara Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Mabes polri tepatnya di Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 55, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sejumlah masa aksi yang dilengkapi dengan saund sistem dan spanduk ini mendesak kepada Mabes Polri melalui Kabareskrim Polri agar segera memanggil dan memeriksa empat anak perusaha PT Harita Group atas dugaan dan indikasi kejahatan lingkungan dengan mencemari sumber air bersih desa kawasi dan soligi, pembuangan limbah B3 dan diduga kuat tidak memiliki izin lingkungan serta izin pembuangan limbah B3.

” Aksi kami saat ini adalah mendesak kepada Mabes polri untuk memanggil dan memeriksa empat anak perusahan milik Harita Group, diantaranya PT Trimega Bangun Persada, PT Gane Permai Sentosa, PT Mega Surya Pertiwi dan PT Halmahera Persada Lygend, karena di duga kuat telah melakukan tindak pidana lingkungan di pulau Obi,” Kata Kordinator aksi Fron Mahasiswa Maluku Utara Bersatu, Sartono Halek kepada media ini dicelah celah suasan aksi, Rabu (23/2/2022).

Baca Juga:  Ada Apa Pleno Musda GPdl Papua, Discorsing Sampai 6 Bulan

Bung Tono sapaan akrabnya, membeberkan bahwa empat anak perusahan milik Harita Group itu telah mengisolasi masyarakat pulau obi, hal ini karena desa kawasi dan soligi masuk dalam kawasan konsesi tambang PT Harita Group.

Ia bahkan menambahka bahwa saat ini desa kawasi dikelilingi dan di kepung oleh gedung gedung dan dua pabrik smelter milik PT Mega Surya Pertiwi dan PT Halmahera Persada Lygend, sehingga pihaknya meminta kepada Mabes polri agar segera menyelidiki konsesi tambang PT Harita yang saat ini diduga mencaplok wilyah desa kawasi.

Sementara salah satu orator aksi, Zainal Ilyas mengatakan, cukup tragis ore nikel di pulau Obi sejak tahun 2006 lalu yang dikeruk oleh PT Harita Group melalui empat anak perusahannya, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat serta tidak memperdulikan pencemaran lingkungan yang di akibatkan melalui sendimen ore nikel yang keluar melalui smelter PT Mega Surya Pertiwi dan PT Halmahera Persada Lygend.

Baca Juga:  Polres Palopo Mengukir Prestasi Dengan Mendapatkan 3 Prestasi Di Bidang Humas

Hal ini menurut Alan diduga kuat sejumlah perusahan industri nikel tersebut tidak memiliki izin lingkungan serta izin pembuangan limbah B3 maupun non B3.

“Atas dugaan kejahatan lingkungan dan pelanggaran adminitrasi ini, kami meminta kepada Kapolri agar segara melakukan pemeriksaan terhadap Lim Gunawan selaku komisaris PT Halmahera Persada Lygend,” tandasnya.

Diketahui, usai aksi unjuk rasa di depan kantor Mabes polri masa aksi kemudian melanjutkan aksi di depan kantor empat anak perusahan milik Harita Group tepatnya di Gedung Panin Bank, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.1, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.(Tim)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT