Gubernur Jabar Kirim Anak Nakal ke Militer, Josephine: Setuju Sekali!

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak setuju dengan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi Terkait anak nakal dikirim ke  barat militer untuk mengikuti serangkaian pendidikan.

“Saya setuju sekali, karena sangat berguna untuk melatih mental anak-anak agar hidup beretika dan bermoral,” kata Joshepine melalui telepon selulernya, Minggu (11/5/2025).

Joshepine Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyatakan keprihatinannya terhadap masa depan para pemuda saat ini.

“Bayangkan sekarang anak-anak tawuran, babak belur, bukannya ditolong, malah teman-temanya membikin konten video, how came? (Koq bisa),” Jelas Politisi PSI ini.

Oleh sebab itu, menurut Komisi C ini, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Dedy Mulyadi adalah salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca Juga:  Wali Kota Bogor Usulkan BPJS PBI Ditanggung Pemerintah Pusat 2026

Menurut Dedi Mulyadi kriteria yang membuat seorang anak dianggap nakal dan layak dikirim ke barak militer yaitu:

1. Anak yang sering terlibat dalam tawuran, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

2. Anak yang diketahui mengonsumsi alkohol atau terlibat dalam aktivitas mabuk-mabukan.

3. Anak yang terlalu sering bermain game seperti Mobile Legends hingga begadang, sehingga kesulitan bangun pagi dan malas bersekolah.

4. Anak yang berperilaku membangkang terhadap orang tua, termasuk anak yang bersikap kasar atau bahkan mengancam keluarga di rumah.

Baca Juga:  Isma Yatun Kembali Jabat Ketua BPK RI

5. Anak yang kerap menciptakan kekacauan di sekolah dan mengganggu proses belajar.

6. Anak yang gemar membolos tanpa alasan jelas, bahkan yang meninggalkan rumah namun tidak pernah sampai ke sekolah.

Diketahui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai program Pemerintah Daerah Jabar mengirim anak ke barak militer tidak melanggar HAM.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai setelah bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Jakarta, pada Kamis, 8 Mei 2025 lalu.

“Ternyata semua seiring dan seirama dengan hak asasi manusia,” ungkap Pigai.

Ia mengatakan program mengirim anak ke barak militer ini jauh dari sistem corporal punishment atau hukuman fisik sebagaimana ditakutkan banyak orang. ***

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bahlil Pastikan Proyek Masela Masuk Tahap Konstruksi Tahun 2027

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan percepatan pembangunan Proyek Gas Abadi Masela di Provinsi Maluku terus menunjukkan...

Bahlil Tegaskan Komitmen Berantas PETI, 26 Tersangka Ditetapkan

AMBON, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia terus memperkuat penegakan hukum terhadap praktik...

Bahlil Apresiasi MAGMA Indonesia Raih Penghargaan Bergengsi PBB 2026

JAKARTA, JurnalisWarga.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mencatat prestasi di tingkat internasional. Inovasi layanan digital MAGMA Indonesia (Multiplatform Application for...

Bahlil Resmikan Mini LNG Plant, Perkuat Ketahanan Energi Nasional 2026

TUBAN, JURNALISWARGA.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas (SAG) di Kabupaten Tuban,...

Wali Kota Bogor Usulkan BPJS PBI Ditanggung Pemerintah Pusat 2026

TANGIER, MAROKO, JURNALISWARGA.ID – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengusulkan agar pembiayaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya,...

 

ARTIKEL TERKAIT