Gubernur Jabar Kirim Anak Nakal ke Militer, Josephine: Setuju Sekali!

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak setuju dengan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi Terkait anak nakal dikirim ke  barat militer untuk mengikuti serangkaian pendidikan.

“Saya setuju sekali, karena sangat berguna untuk melatih mental anak-anak agar hidup beretika dan bermoral,” kata Joshepine melalui telepon selulernya, Minggu (11/5/2025).

Joshepine Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyatakan keprihatinannya terhadap masa depan para pemuda saat ini.

“Bayangkan sekarang anak-anak tawuran, babak belur, bukannya ditolong, malah teman-temanya membikin konten video, how came? (Koq bisa),” Jelas Politisi PSI ini.

Oleh sebab itu, menurut Komisi C ini, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Dedy Mulyadi adalah salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca Juga:  Dirjen Keuda, Fatoni: SIPD Satukan Data dan Proses Tata Kelola Pemerintahan Daerah Lebih Efektif, Efesien dan Akuntabel

Menurut Dedi Mulyadi kriteria yang membuat seorang anak dianggap nakal dan layak dikirim ke barak militer yaitu:

1. Anak yang sering terlibat dalam tawuran, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

2. Anak yang diketahui mengonsumsi alkohol atau terlibat dalam aktivitas mabuk-mabukan.

3. Anak yang terlalu sering bermain game seperti Mobile Legends hingga begadang, sehingga kesulitan bangun pagi dan malas bersekolah.

4. Anak yang berperilaku membangkang terhadap orang tua, termasuk anak yang bersikap kasar atau bahkan mengancam keluarga di rumah.

Baca Juga:  Presisi One LawFirm & Consultants Menyatakan Selain Berikan Jawaban Somasi Akan Pidanakan Penggugat

5. Anak yang kerap menciptakan kekacauan di sekolah dan mengganggu proses belajar.

6. Anak yang gemar membolos tanpa alasan jelas, bahkan yang meninggalkan rumah namun tidak pernah sampai ke sekolah.

Diketahui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai program Pemerintah Daerah Jabar mengirim anak ke barak militer tidak melanggar HAM.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai setelah bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Jakarta, pada Kamis, 8 Mei 2025 lalu.

“Ternyata semua seiring dan seirama dengan hak asasi manusia,” ungkap Pigai.

Ia mengatakan program mengirim anak ke barak militer ini jauh dari sistem corporal punishment atau hukuman fisik sebagaimana ditakutkan banyak orang. ***

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Wali Kota Bogor Usulkan BPJS PBI Ditanggung Pemerintah Pusat 2026

TANGIER, MAROKO, JURNALISWARGA.ID – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengusulkan agar pembiayaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya,...

Komdigi Perkuat Perlindungan Anak, 4,7 Juta Akun Dinonaktifkan

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun...

Bupati Kolaka Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat Dua Perbup Baru 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka di bawah kepemimpinan Bupati Kolaka terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan...

Bupati Bogor Perkuat Desa Bersinar untuk Perangi Narkoba 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terus memperkuat komitmennya dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika....

Bupati Bogor Tegaskan Persikabo Kembali Jadi Milik Masyarakat 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk mengembalikan Persikabo sebagai klub kebanggaan masyarakat Kabupaten Bogor. Komitmen tersebut disampaikan saat melakukan audiensi...

 

ARTIKEL TERKAIT