Gubernur Jabar Kirim Anak Nakal ke Militer, Josephine: Setuju Sekali!

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak setuju dengan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi Terkait anak nakal dikirim ke  barat militer untuk mengikuti serangkaian pendidikan.

“Saya setuju sekali, karena sangat berguna untuk melatih mental anak-anak agar hidup beretika dan bermoral,” kata Joshepine melalui telepon selulernya, Minggu (11/5/2025).

Joshepine Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyatakan keprihatinannya terhadap masa depan para pemuda saat ini.

“Bayangkan sekarang anak-anak tawuran, babak belur, bukannya ditolong, malah teman-temanya membikin konten video, how came? (Koq bisa),” Jelas Politisi PSI ini.

Oleh sebab itu, menurut Komisi C ini, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Dedy Mulyadi adalah salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca Juga:  Pewarna Indonesia Jabar Sumbangkan Buku Bacaan Anak Kepada Yayasan Terang Anak Indonesia

Menurut Dedi Mulyadi kriteria yang membuat seorang anak dianggap nakal dan layak dikirim ke barak militer yaitu:

1. Anak yang sering terlibat dalam tawuran, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

2. Anak yang diketahui mengonsumsi alkohol atau terlibat dalam aktivitas mabuk-mabukan.

3. Anak yang terlalu sering bermain game seperti Mobile Legends hingga begadang, sehingga kesulitan bangun pagi dan malas bersekolah.

4. Anak yang berperilaku membangkang terhadap orang tua, termasuk anak yang bersikap kasar atau bahkan mengancam keluarga di rumah.

Baca Juga:  Usai Kunjungan Kerja di Provinsi NTB, Presiden dan Ibu Iriana Kembali ke Jakarta

5. Anak yang kerap menciptakan kekacauan di sekolah dan mengganggu proses belajar.

6. Anak yang gemar membolos tanpa alasan jelas, bahkan yang meninggalkan rumah namun tidak pernah sampai ke sekolah.

Diketahui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai program Pemerintah Daerah Jabar mengirim anak ke barak militer tidak melanggar HAM.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai setelah bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Jakarta, pada Kamis, 8 Mei 2025 lalu.

“Ternyata semua seiring dan seirama dengan hak asasi manusia,” ungkap Pigai.

Ia mengatakan program mengirim anak ke barak militer ini jauh dari sistem corporal punishment atau hukuman fisik sebagaimana ditakutkan banyak orang. ***

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

25 Pertemuan Tingkat Menteri, ASEAN–Uni Eropa Dorong CEPA dan Siap Sambut 50 Tahun Kemitraan

BANDAR SERI BEGAWAN, JURNALISWARGA.ID — Kemitraan antara Association of Southeast Asian Nations dan Uni Eropa semakin diperkuat melalui Pertemuan Tingkat Menteri ke-25 yang digelar...

2 Kajian KPK Ungkap 688 Kasus dan Potensi Rp355,34 Triliun, Sektor Kehutanan Jadi Sorotan

JAKARTA,JURNALISWARGA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi resmi meluncurkan 2 kajian strategis untuk memperkuat pencegahan korupsi di sektor kehutanan, di tengah temuan 688 perkara korupsi dan...

Piala Raja Sepatu Roda 2026 Siapkan Bibit Unggul Menuju PON 2032,900 Atlet Ditargetkan

YOGYAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Kejuaraan Nasional Piala Raja cabang olahraga sepatu roda tahun 2026 diproyeksikan menjadi ajang strategis untuk mencetak atlet unggulan masa depan. Event...

217 TPA Terdata, 53 Anak Jadi Korban: Sri Sultan Perintahkan Penutupan Daycare Ilegal di DIY

YOGYAKARTA, JURNALISWARGA,ID, — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menginstruksikan penutupan seluruh daycare tak berizin tanpa pengecualian. Langkah tegas ini...

Level 4 dan 1 Penghargaan Nasional, Kota Bogor Raih Predikat Pangan Aman

BOGOR, JURNALISWARGA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Bogor kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih 1 penghargaan nasional sebagai Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan...

 

ARTIKEL TERKAIT