Gubernur Jabar Kirim Anak Nakal ke Militer, Josephine: Setuju Sekali!

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak setuju dengan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi Terkait anak nakal dikirim ke  barat militer untuk mengikuti serangkaian pendidikan.

“Saya setuju sekali, karena sangat berguna untuk melatih mental anak-anak agar hidup beretika dan bermoral,” kata Joshepine melalui telepon selulernya, Minggu (11/5/2025).

Joshepine Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyatakan keprihatinannya terhadap masa depan para pemuda saat ini.

“Bayangkan sekarang anak-anak tawuran, babak belur, bukannya ditolong, malah teman-temanya membikin konten video, how came? (Koq bisa),” Jelas Politisi PSI ini.

Oleh sebab itu, menurut Komisi C ini, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Dedy Mulyadi adalah salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca Juga:  BPI KPNPA Bogor Raya Soroti Dugaan Penyimpangan DPRD Kabupaten Bogor, Desak APH Bertindak Tegas 2026

Menurut Dedi Mulyadi kriteria yang membuat seorang anak dianggap nakal dan layak dikirim ke barak militer yaitu:

1. Anak yang sering terlibat dalam tawuran, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

2. Anak yang diketahui mengonsumsi alkohol atau terlibat dalam aktivitas mabuk-mabukan.

3. Anak yang terlalu sering bermain game seperti Mobile Legends hingga begadang, sehingga kesulitan bangun pagi dan malas bersekolah.

4. Anak yang berperilaku membangkang terhadap orang tua, termasuk anak yang bersikap kasar atau bahkan mengancam keluarga di rumah.

Baca Juga:  Bupati Mamasa Perkuat Pemerintahan Digital, Data Harus Terbuka 2026

5. Anak yang kerap menciptakan kekacauan di sekolah dan mengganggu proses belajar.

6. Anak yang gemar membolos tanpa alasan jelas, bahkan yang meninggalkan rumah namun tidak pernah sampai ke sekolah.

Diketahui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai program Pemerintah Daerah Jabar mengirim anak ke barak militer tidak melanggar HAM.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai setelah bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Jakarta, pada Kamis, 8 Mei 2025 lalu.

“Ternyata semua seiring dan seirama dengan hak asasi manusia,” ungkap Pigai.

Ia mengatakan program mengirim anak ke barak militer ini jauh dari sistem corporal punishment atau hukuman fisik sebagaimana ditakutkan banyak orang. ***

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT