Home / Jakarta

Rabu, 14 Desember 2022 - 16:19 WIB

Kemendagri Panggil Bupati Meranti terkait Penyataannya di Rakornas Keuangan Daerah

JAKARTA,(MGA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil atas pernyataannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Pernyataan Adil yang diarahkan ke jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menimbulkan kegaduhan.

Bupati Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12/2022). Kedatangan Adil diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Suhajar didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sebagai pejabat publik, kata dia, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Suhajar usai pertemuannya dengan Adil.

Baca Juga:  Kolaborasi Relawan Dalam Dukungan Calon Presiden Anies Baswedan

Suhajar menyampaikan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal ini penting dilakukan, terlebih di tengah akses informasi yang begitu mudah. Pasalnya, setiap perkataan maupun perbuatan yang disampaikan sangat mudah diketahui publik.

“Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita semua lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” harap Suhajar.

Lebih lanjut Suhajar menuturkan, terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun pihak terkait lainnya.

Baca Juga:  Ketua DPR RI Puan Maharani Harap Vaksin untuk Anak 5-11 Tahun Bisa Normalkan Dunia Pendidikan

“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” jelas Suhajar.

Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Muhammad Adil juga bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Mendagri menegur sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.

Sebelumnya diketahui, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas. Adil melontarkannya dalam Rakornas yang salah satunya dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman.

Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik. (Oking)

Share :

Baca Juga

Jakarta

KSAD Beri Penghargaan Prajurit TNI AD Juara Dunia Kempo

Jakarta

Ketua Umum IMI Bamsoet Apresiasi Pelaksanaan ‘Rallytage: Fun Rally in Heritage’ di Solo 2023

Jakarta

Saling Percaya, Single Terbaru Band TBK Setelah Sekian Lama Vakum

Jakarta

Mabes Polri Tidak Mengetahui Selama Ini Kalau Produk UKW dan Verifikasi Media Bukan Muatan Produk Undang Undang Pers

Jakarta

Pakar Hukum Dr. Seno mendukung Penerapan Keadilan Restoratif

Jakarta

Bertemu Ketua Parlemen Timor-Leste, Puan Dorong ‘Bilateral Investment Treaty’

Jakarta

Menanti Putusan MK Kembalikan Hak Regulator Kepada Organisasi Pers

Jakarta

SETYA KITA PANCASILA Apresiasi Terpilihnya Yulius Silvanus sebagai Ketua Gerindra Sulut dan Calon Gubernur
Lewat ke baris perkakas