Jakarta, (JURNALISWARGA.ID) 15 Maret 2025 – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, mengeluarkan pernyataan keras terkait kasus kecurangan dalam distribusi Minyakita. Ia menegaskan bahwa penindakan tidak boleh hanya menyasar pelaku kecil, sementara aktor-aktor besar dibiarkan lolos.
“Kasus Minyakita ini harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jangan sampai hanya pelaku kecil yang dikorbankan sementara aktor-aktor besar bebas berkeliaran. Jika keadilan hanya tajam ke bawah, maka rakyat akan terus menjadi korban. Pemerintah harus berani menindak tegas tanpa kompromi!” tegas Rahmad.
Lebih lanjut, Rahmad juga mendesak pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan memasukkan hukuman mati bagi koruptor sebagai langkah ekstrem untuk menciptakan efek jera.
“Korupsi di negeri ini sudah seperti kanker stadium akhir. Jika ingin benar-benar memberantasnya, hukum harus lebih keras! Jangan hanya bicara efek jera, tapi terapkan hukuman mati bagi koruptor. Kalau perlu, buat wisata khusus di Monas untuk memampang wajah-wajah mereka agar rakyat bisa melihat siapa pengkhianat bangsa!” tambahnya.
Rahmad menegaskan bahwa tanpa ketegasan dalam pemberantasan korupsi, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat ulah para mafia di pemerintahan dan bisnis.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga menyerukan hal serupa dengan meminta aparat hukum untuk menindak tegas seluruh pelaku yang terlibat dalam kecurangan Minyakita, tanpa tebang pilih.
Kapolri sebelumnya juga telah menyatakan komitmennya untuk memberikan sanksi berat kepada produsen Minyakita yang terbukti melakukan pelanggaran dalam distribusi dan penjualan.
Tindakan tegas dari Pemerintah dengan memberikan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat memberikan efek jera kepada pelaku korupsi
(nR)