Rahmad Sukendar Sentil Megawati: “Kenapa Mati-Matian Bela Hasto?”

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk melarang kepala daerah dari PDIP mengikuti retret kepemimpinan daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang pada 21-28 Februari 2025, menuai kritik tajam.

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyebut langkah Megawati sebagai tindakan emosional yang tidak mencerminkan sikap seorang negarawan. Ia mempertanyakan alasan PDIP menghubungkan kasus hukum Hasto Kristiyanto dengan program pemerintah yang bertujuan memperkuat sinergi pusat dan daerah.

“Masa gara-gara Sekjen PDIP Hasto semua jadi baper? Retret ini adalah upaya pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif dan sinergi kepemimpinan pusat serta daerah. Mengaitkan kasus Pak Hasto dengan kegiatan ini adalah bentuk penghambatan pembangunan,” tegas Rahmad, Jumat (21/02/2025).

Lebih lanjut, Rahmad menyoroti sikap Megawati yang dianggap membela Hasto secara berlebihan.

“Megawati itu tokoh nasional, seharusnya memberi contoh sebagai negarawan. Tapi kenapa justru mati-matian membela Hasto? Sebenarnya ada apa?” sindirnya.

Rahmad juga menegaskan bahwa KPK telah bekerja sesuai aturan dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka. Ia mendukung penuh langkah KPK untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat korupsi, termasuk dari partai besar seperti PDIP.

“Kami mengapresiasi KPK yang menjalankan tugasnya dengan baik. Hasto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. PDIP sebagai partai pemenang pemilu seharusnya mendukung KPK, bukan justru menghalangi. Apalagi KPK ini lahir di era Presiden Megawati sendiri,” tambahnya.

Terkait retret kepemimpinan daerah, Rahmad menilai bahwa keputusan Megawati melarang kepala daerah PDIP untuk hadir justru merugikan pembangunan daerah.

“Retret ini untuk penguatan kepemimpinan daerah. Kepala dan wakil kepala daerah harus bekerja sama. Kalau masalahnya hanya teknis lokasi, masih banyak tempat lain yang lebih luas dan lebih baik. Jangan sampai kepala daerah jadi korban tarik-ulur politik,” pungkasnya.

Kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, semakin memanaskan dinamika politik nasional. Sementara KPK terus mendalami dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto, PDIP justru merespons dengan keputusan kontroversial yang memicu kritik keras dari berbagai pihak.

Akankah PDIP tetap mempertahankan sikapnya, atau justru bakal mengoreksi langkahnya di tengah sorotan publik?

(DPN BPI KPNPA RI)