Rahmad Sukendar Sentil Megawati: “Kenapa Mati-Matian Bela Hasto?”

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk melarang kepala daerah dari PDIP mengikuti retret kepemimpinan daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang pada 21-28 Februari 2025, menuai kritik tajam.

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyebut langkah Megawati sebagai tindakan emosional yang tidak mencerminkan sikap seorang negarawan. Ia mempertanyakan alasan PDIP menghubungkan kasus hukum Hasto Kristiyanto dengan program pemerintah yang bertujuan memperkuat sinergi pusat dan daerah.

“Masa gara-gara Sekjen PDIP Hasto semua jadi baper? Retret ini adalah upaya pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif dan sinergi kepemimpinan pusat serta daerah. Mengaitkan kasus Pak Hasto dengan kegiatan ini adalah bentuk penghambatan pembangunan,” tegas Rahmad, Jumat (21/02/2025).

Baca Juga:  Propam Polda Riau Bergerak Cepat Tindak Lanjuti Dugaan Pemerasan oleh Oknum Polsek Rumbai Pesisir Mendapat Apresiasi BPI KPNPA RI

Lebih lanjut, Rahmad menyoroti sikap Megawati yang dianggap membela Hasto secara berlebihan.

“Megawati itu tokoh nasional, seharusnya memberi contoh sebagai negarawan. Tapi kenapa justru mati-matian membela Hasto? Sebenarnya ada apa?” sindirnya.

Rahmad juga menegaskan bahwa KPK telah bekerja sesuai aturan dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka. Ia mendukung penuh langkah KPK untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat korupsi, termasuk dari partai besar seperti PDIP.

“Kami mengapresiasi KPK yang menjalankan tugasnya dengan baik. Hasto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. PDIP sebagai partai pemenang pemilu seharusnya mendukung KPK, bukan justru menghalangi. Apalagi KPK ini lahir di era Presiden Megawati sendiri,” tambahnya.

Terkait retret kepemimpinan daerah, Rahmad menilai bahwa keputusan Megawati melarang kepala daerah PDIP untuk hadir justru merugikan pembangunan daerah.

Baca Juga:  Kang Tebe Sukendar Tantang Bahlil Lahadalia untuk Ungkap Identitas “Raja Jawa”

“Retret ini untuk penguatan kepemimpinan daerah. Kepala dan wakil kepala daerah harus bekerja sama. Kalau masalahnya hanya teknis lokasi, masih banyak tempat lain yang lebih luas dan lebih baik. Jangan sampai kepala daerah jadi korban tarik-ulur politik,” pungkasnya.

Kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, semakin memanaskan dinamika politik nasional. Sementara KPK terus mendalami dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto, PDIP justru merespons dengan keputusan kontroversial yang memicu kritik keras dari berbagai pihak.

Akankah PDIP tetap mempertahankan sikapnya, atau justru bakal mengoreksi langkahnya di tengah sorotan publik?

(DPN BPI KPNPA RI)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

1 Comment

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT